filsafat Pengkaderan

Filsafat Pengkaderan

Mahasiwa dan lembaga kemahasiswaan, adalah hal yang seharusnya tak terpisahkan. Lembaga adalah ruang sosial untuk mempraktekkan pengetahuan teoretik dibangku kuliah, dan mensinergiskannya secara akademis. Saat ini penting untuk mengembangkan tradisi aktif organisasi, dan cerdas dibangku kuliah. Hal tersebut adalah peroses pembelajaran berharga sebelum keluar dari kampus, sebagai sarjana yang berkualitas. Perlu pula disadari posisi dan peran pelanjut generasi serta kedudukan strategis kita sebagai aktor intelektual. Kaum terpelajar yang memiliki nilai tersendiri dalam ranah sosial kebangsaan kita. Mungkin tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa lembaga menempa kematangan individu seseorang, untuk siap menghadapi kondisi sosialnya kelak.

Peran Intelektual disini memiliki arah pergerakan yang selalu diperhatikan maasayarakat umum,ini tercermin dari tiap masa ke masa dimulai dari pergerakan pada tahun 60-an yang jelas-jelas pada saat itu pemerintah dengan kebijakan yang tidak berpihak pada situasi yang sedangberkembang di masayarakat. Ini  Kemudian menanadai perlawanana kaum intelektual untuk keluar dari penindsan yanag dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pada tahun 90-an dimana menandainya berakhirnya rezim ordebaru yang pada saat itu kaum intelektual berhasil menumbangkan rezim terkuat dalam sejarah nasional pemerintahan. Sampai sekarang arah pergerakan mahasiswa selalu memperhatikan kaum masayarakat umum, tidak benar ketika kaum intelektual ite hanya bikin rusuh namun dibalik itu semua tuntutan harus terpenuhi.

Manusia pada hakikatnya memiliki fungsi individu dan fungsi sosial. Pembawaan dari apa yang telah didapat sebelumnya menjadi tolak ukur manusia untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai apa yang mereka anut atau geluti selama ini. Namun apakah betul keputusan itu betul murni merupakan suatu yang benar. Inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan untuk membangun  sinergitas penbentukan pola pikir untuk mengarah pada pola pikir yang bersipat ilmia namun kritis menanggapi setiap wacana yang sedang berkembang saat ini.

Layaknya organ tubuh, manusia membentuk sebuah kebersamaan yang sistemik dari kesepakatan untuk saling terkait satu sama lainnya. Berangkat dari sebuah visi, terbangunlah komitmen untuk sebuah jalinan yang dilandaskan atas kesadaran tentang kesamaan. Sebuah perasaan senasib dan saling membutuhkan yang kemudian terlembagakan. Begitulah organisasi terbentuk dan mencerminkan corak individu serta mengakomodasi kebutuhan anggotanya.

Organisasi adalah sebuah proses, ia tak sebatas organ yang statis. Didalamnya terdapat dinamika dalam setiap interaksi dan perjalanan roda kelembagaannya. Sebab ia adalah kumpulan individu yang menjadi bagian dari kebersamaan yang sadar. Sebagai individu, manusia memiliki sikap dan kehendaknya sendiri. Ketika ia mendapakan individu dengan kehendak yang sama, maka terjadilah kerjasama untuk mewujudkan satu tujuan. Namun ketika perbedaan tujuan terjadi, ruang negosiasi kemudian terbuka untuk mengkomunikasikan semua kepentingan. Tapi jika negosiasi gagal, konflik akan terjdi bahkan salah satunya harus pergi dan mencari ruang lain dimana ia mendapatkan kebersamaan yang dikehendaki.

Pola yang kemudian tecermin dari penjelasan diatas adalah sebuah pemhaman bersama untuk membentuk kondisi yang lebih kondusif dan sinkronitas anatara birokrasi dan masayarakat selalu terhubung satu sama lainya. Berangkat dari itu semua pola ini jelas berangkat dari sebuah peroses kelembagaan dan terwujud dari kesadaran akan posisi kita sebagai kaum intelektual dan pola pikir yang kritis akan wacana , hal ini untuk memahami posisi dan peran sebagai mahasiswa, khususnya ilmu pemerintahan universitas hasanuddin. Sebagai mahasiswa, kita dengan sadar menghimpunkan diri dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM). ia adalah persekutuan visi yang terlembagakan sebagai representasi tujuan mahasiswa ilmu pemerintahan. Begitu pula sekaligus konsekuensi logis dari pilihan kita terhadap progam studi ini. HIMAPEM adalah rumah pertama yang hadir mengawali titik gerak kemahasiswaan kita di Universitas Hasanuddin. Sebagai fase psikologis dari masa remaja menuju dewasa.

Karakter kelembagaan ini akan terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dalam zaman yang terus bergerak. Ada yang datang silih berganti. Semua terangkai dalam suasana, bingkai generasi yang terus berlanjut. Secara universal dalam perkaderan HIMAPEM dipahami, setiap zaman melahirkan generasi yang mewaranai zamannya, dan setiap generasi memilki spirit tersendiri dalam konteks zamannya. Artinya kita menghargai pluralitas dan latar belakang historis masing-masing. Dengan demikian, metodologi perkaderan mesti adaptif dengan kondisi kekinian. Tapi secara umum ada spirit universal yang mesti hadir dalam kerangka acuan dan tetap relevan dalam konteksnya sendiri. Nilai ini menyangkut : mentalitas kader, Intektualitas, Humanisme, kebersamaan, dan sinergitas generasi. Dengan ini kita menciptakan kader yang Distributif, Administratif, dan Partisipatoris.

Dalam perkembangan HIMAPEM kontemporer dapat dirasakan atmosfir berlembaga yang kian hari kian menurun. Hal ini terjadi akibat berbagai macam kondisi mulai dari kurang sinergisnya antara pemahaman kelembagaan dan akademik, serta kurang mampunya lembaga kemahasiswaan dalam mengadopsi berbagai macam kepentingan dari setiap anggota baik secara perorangan maupun kelompok. Oleh karena itu, diharapkan pengkaderan yang kemudian dijalankan di HIMAPEM harus mampu menganalisis segala kebutuhan agar mampu menciptakan kualitas kader yang kedepannya mampu menjalankan roda secara berkesinambungan dengan didukung penuh oleh semua perangkat keorganisasian secara kolektif.

Merdeka dan Militan sebagai identitas kader HIMAPEM haruslah dipahami secara holistik, hal ini mutlak dilakukan mengingat inilah yang menjadi perbedaan dasar antara dalam proses penciptaan dan pengembangan kader antara HIMAPEM dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan lainnya. Merdeka dan Militan secara sempit dapat diartikan sebagai sikap bebas, bertanggung jawab dan konsisten terhadap apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Secara luas (filosofis) merdeka dapat diartikan sebagai kebebasan kader insan Ilmu Pemerintahan untuk membangun sebuah ide dan gagasan yang bertanggung jawab (daya cipta), sedangkan Militan diartikan kemampuan untuk memanfaatkan dan mempertahankan setiap peluang atau kesempatan yang ada untuk merealisasikan ide dan gagasan (daya karya).

Mencoba memahami dan mencermati berbagi gejolak dan segala kondisi yang terjadi maka HIMAPEM coba mengusung visi kepengurusan “Membangun Lembaga Mahasiswa dengan Identitas Kader yang Merdeka dan Militan serta Penataan Kembali Kegiatan Ilmiah dan Sosial” dan diharapkan dengan penciptaan pola pengkaderan yang jauh lebih mapan dan terorganisir dengan maksimal maka dapat tercipta karakter lembaga yang jauh lebih berwibawa dan konsisten terhadap peran dan fungsinya. Solidaritas, mental yang kuat serta kedewasaan kader dalam berfikir dan bertindak dapat tercipta sehingga mampu meretas segala persoalan yang ada.

Fase pengkaderan yang baik harus memuat konsep pelaksanaan yang terstrukur dengan matang dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan sampai pada proses evaluasi.

Perencanaan

Pengaturan

Pelaksanaan

Penilaian

 

Pengkaderan harus berada dalam satu pemahaman baik itu oleh Dewan Mahasiswa Pemerintahan (Legislatif), pengurus himpunan dan Panitia Pelaksana (Eksekutif) serta seluruh warga dan anggota HIMAPEM agar pengawalannya kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama. HIMAPEM adalah sebuah lembaga proses maka harus dipahami bahwa manfaat yang kita peroleh dari berHIMAPEM pun adalah sebuah proses pula.

Kondisi HIMAPEM yang terus berubah baik itu kearah positif maupun negatif tentunya akan sangat mempengaruhi dalam merumuskan segala kebijakan yang berkaitan dengan HIMAPEM, dalam mencermati gerak perubahan HIMAPEM kami kemudian menemukan beberapa fenomena yang harus mendapat perhatian lebih karena berpotensi mengurangi nilai dan efektifitas dari pengkaderan itu sendiri dan pada ujungnya akan mengganggu eksistensi HIMAPEM itu asendiri. Fenomena tersebut antara lain:

1.      Kurangnya nilai egalitarianisme yang terganti dengan semangat kesukuan dan pandang bulu, hal ini sangat rentan mengingat berpotensi besar dalam mengakarkan keretakan internal yang berujung pada sulitnya bangunan solidaritas untuk terbentuk. Pengakderan selanjutnya diharapkan mampu meminimalisir etnisitas tersebut dengan cara menciptakan dan memasukkan nilai-nilai kebersamaan dan satu rasa dalam setiap moment-moment pengkaderan.

2.     Solidaritas kolektif yang terbangun dipudarkan dengan adanya bahasa sekat-sekat angkatan. Walaupun hal menurut kami masih belum mengemuka namun patut untuk mendapat perhatian lebih. Hal ini dapat ditaktisi dengan membaurkan setiap angkatan dalam semua prosesi kehimapeman tanpa terkecuali. Selain itu perlu dibangun sebuah kesadaran tentang bingkai HIMAPEM kepada setiap generasi. Pendekatan didalam dan diluar kampus harus selalu dipelihara. Hal ini yang menurut kami terkadang luput dari pantauan kita sebagai generasi pengkader. Patut disadari bahwa pengkaderan bukan hanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam kampus yang bersifat formal semata, akan tetapi hal-hal non formal pun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengkaderan itu sendiri dan terkadang jauh lebih efektif karena terdapat ikatan emosional yang jauh lebih dalam yang tidak didapatkan dalam prosesi pengkaderan formal.

3.     Dalam pelaksanaan kegiatan atau program kerja adanya pola hubungan struktural baik itu dalam komunikasi kelembagaan maupun tugas dan wewenang dalam hal ini antar sesama pengurus, antar sesama panitia (SC dan OC), maupun antara pengurus dan panitia yang kurang sesuai menyebabkan tidak stabilnya setiap proses dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini terjadi pula dalam penyelenggaraan prosesi pengkaderan. Selain itu dalam proses kepanitiaan, tidak adanya pembagian karakter yang jelas dalam kepanitiaan menjadi sebuah bumerang dalam menciptakan harmonisasi kader.

4.     Pengkaderan dipahami sebagai transformasi nilai dari senior (pengkader/trainer) ke Junior menimbulkan salah persepsi. Seakan-akan objek pengkaderan hanya ditujukan kepada generasi yang lebih muda saja. Padahal seharusnya objek pengkaderan meliputi semua generasi tanpa memandang senioritas. Hal ini yang kemudian berkembang menjadi terciptanya pengkaderan sebagai ajang aktualisasi yang overdosis dari senior kepada juniornya tanpa memperdulikan lagi essensi dari pengkaderan itu sendiri. Diharapkan pada proses pengkaderan kedepannya hal ini kemudian mampu dimaknai secara leih baik sehingga persepsi tersebut dapat dihilangkan.

5.     Minat berlembaga mahasiswa yang semakin hari semakin berkurang. Hal ini tercipta tentunya dari akumulasi masalah yang melanda dunia kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan harus mampu mengidentifikasi semua masalah tersebut dan merumuskannya kedalam setiap kebijakan sehingga lembaga kemahasiswaan bersifat solutif terhadap segala kebutuhan anggotanya.

6.     Pengkaderan sering dianggap hanya menjadi tanggung jawab departemen kaderisasi dan kepanitiaan yang berkaitan dengannya. Selanjutnya prosesi pengkaderan selalu menjadi sentrum kegiatan HIMAPEM sehingga membuat jalannya kegiatan/program kerja kepengurusan menjadi monoton di wilayah departemen kaderisasi saja, padahal proses pengkaderan harus menyentuh semua perangkat-perangkat organisasi dalam hal ini semua departemen-departemen yang ada di HIMAPEM. Oleh karena itu penyelarasan pemahaman dalam proses pengkaderan harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum prosesi ini dilaksanankan sehingga imbas dari pengkaderan dapat dirasakan secara kolektif.

7.     Tuntutan zaman dan akselerasi akademik tidak bisa dipungkiri menyebabkan semakin singkatnya periode seseorang bergelut di dunia kemahasiswaan. Kondisi tersebut memaksa lembaga kemahasiswaan harus jeli dalam mempersiapkan kadernya secara instan tetapi dengan kualitas yang lebih kompetitif. Ada kecenderungan terciptanya kondisi minim kuantitas khuusnya pada person yang diharapkan mampu membimbing dan mengarahkan generasi yang bertindak sebagai pelaksana pengkaderan.

8.     Kondisi pasca melepaskan dirinya HIMAPEM secara struktural dari BEM FISIP UNHAS menuntut kemandirian HIMAPEM dalam mengelola wacana terkhusus yang berkaitan dengan lingkup eksternal.

Jejak generasi kedepan diharapkan mampu membentuk mental yang dipoles sedemikian rupa melalui pola pengkaderan yang telah disusun dengan melihat hal-hal yang mempengaruhi pola pikir generasi berikutnya. Konsep yang matang yang disusun dalam bentuk rumusan pengkaderan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana proses pengkaderan dan bagaimana seharusnya kader dalam bertindak dan menanggapi setiap apa yang dirumuskan dalam konsep ini.

B.   TUJUAN POKOK PENGKADERAN

Ø  Mentalitas kader

Kematangan diri secara psikologis yang tercermin dalam sikap dan moralitas individu dalam organisasi.

Ø  Intelektualitas

Kedalaman ilmu, keluasan wawasan, serta ketajaman analisis baik dalam profesionalitas kepemerintahan maupun pengetahuan umum.

Ø  Kebersamaan

Harmonisasi dan interaksi yang terjalin erat dalam kultur lembaga yang solid, dinamis, komunikatif, serta saling menghargai satu sama lain.

Ø  Sinergitas akademik

Rutinitas perkuliahan formal, tidaklah dipahami secara vis a vis (bertentangan) dengan aktifitas kelembagaan kita di HIMAPEM. Aktif berorganisasi, dan cerdas dibangku kuliah.

Ø  Sinergitas generasi

    Kesadaran akan tanggung jawab kader dalam setiap fase peroses kelembagaan sebagai satu kesatuan sejarah dengan fase sebelumnya. Adanya pola perkaderan yang terus mereproduksi insan penerus organisasi. Disini ditegaskan pula keterhubungan antar angkatan sebagai satu kesatuan yang harmonis.

C.   KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual dan teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai Hal-hal berikut:

1.      Pengkaderan Tahap Dasar

·         TOT dan Lokakarya

·         OTONOMI (Orientasi Orang-orang Merdeka dan Militan).

·         LKP (Latihan Dasar Kepemimpinan),

·         BIAS PETA ( Bina Aksi Sosial Pemerinthan )

·         Pengukuhan Anggota Baru HIMAPEM.

·         Mentoring

2.     Pengkaderan Tahap Lanjutan

PENGKADERAN TAHAP DASAR

Lokakarya dan TOT

Lokakarya pengkaderan adalah forum awal anggota sebelum memasuki fase pembekalan di TOT dan fase utama mensinergitaskan konsep yang telah ada dengan pemahaman teman-teman peserta.

Berikut beberapa kerangka konseptual mengenai Lokakarya dan TOT serta penjabaran konsep pelaksanaannya:

1.      Penjabaran hasil rumusan pengkaderan. Peserta lokakarya akan mendiskusikan hasil rumusan dari tim perumus dan mengeksplorasi kebutuhan dari kondisi kekinian serta belajar dari prosesi pengkaderan di tahun sebelumnya. Hal ini dianggap perlu karena analisis kebutuhan akan meminimalisir kesenjangan antara kemampuan anggota dan konsep yang akan dijalankan.

2.     Eksplor nilai pengkaderan dan metologi kerancuan dan fase pengkaderan sebelumnya karena ketidak adanya forum komunikasi tentang titik capai dari pengkaderan nantinya, diperlukan master plan dari pengkaderan nantinya sehingga pengkaderan tidak latah dan jelas pada wilayah subtansi.

3.     Pengkaderan kapasitas keilmuan anggota dalam hal ini trainer pada forum pengkaderan utama nantinya. Transformasi tanpa kapasitas keilmuan menjadi ambigu bila anggota yang kemudian akan bertindak sebagai eksekutor pengkaderan tidak memiliki daya analisis yang cukup. Pemahaman awal tentang corak keilmuan menjadi fokus utama baik itu pada rana pencapaian kader yang merdeka dan militan dengan sinergitasnya terhadap wacana yang berkebang akan menghasilkan sebuah karya yang ilmiah dengan penjaaran yang keriti.

4.     Pembagian wilayah kerja. Dalam loka karya dan TOT disini akan membicarakan tentang mekanisme pembagian kerja dan melalui tools materi yang berangkat dari kebutuhan peserta TOT seperti materi mengenai pola kaderisasi baik metode komunikasi hingga pemecahan masalah.

5.     Forum TOT akan dijadikan sebagai forum perekrutan bagi panitia fase pengkaderan utama, fase evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui kesiapan kepanitiaan.

Orientasi Orang-orang Merdeka dan Militan (OTONOMI)

Orientasi Orang-orang Merdeka dan Militan (OTONOMI) adalah fase pertama dari perkaderan tahap dasar. Sebagai fase pembuka pengkaderan OTONOMI mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan bagaimana pengkaderan HIMAPEM kedepannya. Suksesnya pengkaderan di  HIMAPEM termasuk pencitraan  ditentukan dari sini. Penanaman Muatan afektif menjadi fokus utama dalam prosesi ini. Berikut penjabaran muatan yang diharapkan bisa dicapai

1.      Proses ini adalah ranah sosialisasi, interaksi, dan pengenalan karakter mahasiswa baru. Hal ini dimaksudkan untuk membangun ikatan awal tali silaturahim antar mahasiswa baru yang hadir dari berbagai latar belakang historis dimasa sekolah sebelumnya, serta dengan mahasiswa yang ada di HIMAPEM yang duluan masuk dan berperoses di lembaga kemahasiswaan. OTONOMI diharapkan mampu menjadi ranah mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan dunia kemahasiswaan.

2.     Wahana intelektualitas dalam hal ini kelimuan pemerintahan, wacana sosial dasar dan kelembagaan mutlak menjadi konsumsi mahasiswa baru. Selain itu penelusuran terhadap minat dan bakat mahasiswa baru juga mulai dari prosesi ini dapat dilakukan.

3.     Pembentukan mentalitas dan solidaritas kader. Kondisi ini dapat tercipta melalui asupan-asupan kegiatan yang sarat dengan nilai satu rasa, pressure mental dengan tujuan  mengarahkan mahasiswa baru pada solidaritas kolektif, pembentukan sikap kepemimpinan dan kemampuan diplomat

Latihan Kepemimpinan Pemerintahan (LKP)

Latihan Kepemimpinan Pemerintahan merupakan tahapan pengkaderan dengan mengedepankan muatan kognitif. Fase pengkaderan ini mengarah pada pengembangan pemahaman terhadap keilmuan, keorganisasian, dan keHimapeman serta mengarah pada peningkatan solidaritas dan integritas keHimapeman.  Pengembangan pemahaman dimaksudkan sebagai pemberian bekal mendasar bagi kader untuk hidup bermasyarakat, bermahasiswa dan berlembaga melalui penguasaan berbagai perspektif sebagai pisau analisis dalam melihat gejala-gejala yang ada dalam dirinya dan diluar dirinya. Hingga akhirnya, berbagai dialektika pada tataran konsep dan tataran praktis, diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan berilmu kepada setiap kader. Dengan demikian akan terlahir kader dengan pemikiran yang tercerahkan. Suasana dialogis dan harmonis adalah hal yang menjadi prasyarat mutlak dalam pencapaian kader dengan kualitas sebagaimana dimaksudkan diatas.

Peningkatan solidaritas dan integritas dimaksudkan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas interaksi antar mahasiswa dalam lingkup Himapem. Dalam hal ini interaksi antara calon anggota dengan anggota Himapem. Model interaksi yang pada fase sebelumnya dilaksanakan dengan pressure fisik dan mental berganti menjadi model yang lebih persuasif.

Bina Aksi Sosial Pemrintahan (BIAS PETA)

Bina aksi sosial (BIAS) merupakan fase ketiga dari perkaderan tahap dasar HIMAPEM. Hal ini adalah implementasi dari pengetahuan yang telah ditransformasikan pada fase sebelumnya. Muatan BIAS lebih pada pemahaman dasar prilaku sosial dan pengenalan praksis kemasyarakatan. Mahasiswa baru diajak untuk melihat dan menganalisis fenomena sosial lebih dekat serta dapat memberi kontribusi positif terhadap situasi sosial tersebut. Hal ini lebih jauh membina awal kebersamaan dan harmonisasi kelembagaan, setelah interaksi perkaderan yang telah lama terbangun sebelumnya. Disamping itu, interaksi yang pada fase sebelumnya hanya  pada lingkup himapem bisa diperluas menjadi berinteraksi dengan masyarakat.

Model interaksi antara mahasiswa baru dengan mahasiswa yang telah lebih dahulu menjadi anggota di himapem berubah dari persuasif menjadi kerja sama. Kerja sama disini berarti bekerja secara bersama-sama mulai dari konsep kegiatan hingga ke masalah-masalah teknis kepanitiaan. Bekerja secara bersama mengisyaratkan kesejajaran diantara kader, dengan demikian suasana harmonis akan terbagun. Disinilah wujud nyata dari penerapan pengetahuan keorganisasian yang didapatkan dari pengkaderan fase sebelumnya.

Pengukuhan Anggota Baru Himapem.

Fase ini merupakan fase terakhir dari tahap pengkaderan dasar yang dilakukan di Himapem. Pada fase ini, mahasiswa baru dinyatakan sah secara kultural dan struktural sebagai anggota baru di Himapem. Fase ini merupakan ceremonial penyambutan mahasiswa baru oleh pengurus dan anggota himapem. Penanaman rasa kebanggaan menjadi anggota baru di Himapem serta kecintaan kepada Himapem merupakan nilai yang ditanamkan pada fase ini. Sumpah mahasiswa baru yang diucapkan sebagai tanda pengukuhan menjadi anggota baru menjadi komitmen batin mengantarkan langkah anggota baru himapem untuk memulai aktivitas di Bumi Orange Himapem.

PENGKADERAN TAHAP LANJUTAN

Tahap pengkaderan ini merupakan penjagkaderan yang ditangani oleh lembaga yang ruang lingkupnya lebih besar dari Himapem dalam hal ini fokkermapi. Pengkaderan tahap ini diperuntukkan khusus untuk mahasiswa ilmu pemerintahan yang telah lulus pada latihan kepemimpinan pemerintahan atau dengan pelatihan dengan muatan yang sejenis serta melulusi syarat-syarat keanggotaan di lembaga kemahasiswaan ilmu pemerintahan dan dinyatakan lulus setelah melewati proses penjaringan atau screening. Muatan dan konsep pengkaderan tahap ini lebih lanjut dapat dilihat pada konsep Fokkermapi.

D.   KERANGKA METODOLOGIS

Kerangka metodologis merupakan penjabaran lebih mendalam tentang muatan dan capaian dari kerangka konseptual dan menyesuaikannya dengan Visi Misi kepengurusan yang ada. Diharpkan dengan dibuatnya Kerangka metodologis ini tidak terjadi salah penafsiran tentang konsep pengkaderan. 

LOKAKARYA DAN TOT

Lokakarya

1. Penjabaran rumusan pengkaderan

1. Analisis Kebutuhan

1. Evaluasi dan rekomendasi pengkaderan

TOT

1. Filosofi Pengkaderan

1. Ilmu Pemerintahan dan Sosial

·         Filsafat Ilmu Pemerintahan

·         Relasi Ilmu Pemeintahan dan Ilmu Sosial

3. Kemahasiswaan

·         Tanggung Jawab Intelektual

4. Kehimapeman

·         Identitas Kader

5. Kepanitiaan/trainer

·         Problem Solving

·         Manajemen Kepanitian

·         Keprotokoleran

·         Teknik Fasilitator

Capaian

1. Rekruitmen panitia pengkaderan

1. Penciptaan kesepahaman pengkaderan

1. Up grade skill dan wawasan trainer

1. Kejalasan tugas, fungsi, wewenang dan pola hubungan antara pengurus, SC dan OC.

1. Penilaian awal untuk pengurus dalam menenetukan SC dan OC panitia pengkaderan

1. Tercipatnya job description yang jelas dan pembagian karakter.

1. Harmonisasi Tata kelola kepanitiaan.

OTONOMI

1. Penyambutan Mahasiswa Baru

·         Registrasi

·         Analisis Kebutuhan

·         Penelusuran Minat dan Bakat

·         Pengenalan Dunia Kampus

2. Kemahasiswaan

·         Tanggung Jawab Intelektual

·         Pergerakan Mahasiswa

·         Sinergitas Akademik dan Kelembagaan

·         Mentalitas Kader

3. Kehimapeman

·         Sejarah himapem

·         Simbol-simbol kelembagaan

·         Orientasi Otonomi

·         Identitas Kader

4. Wacana Pemerintahan Dasar

·         Pengantar Ilmu Pemerintahan

5. Wacana Sosial

·         Studi Kesenjangan

·         Analisis Wacana Kritis

6. Pengenalan IT

·         Blog dan Email

7. Evaluasi

·         Menulis

Capaian

1. Pengenalan karakteristik mahasiswa baru

1. Adaptasi dunia kemahasiswaan dan kelembagaan

1. Memberikan pemahaman tentang sinergitas akademik dan kelembgaan.

1. Penciptaan afektifitas yang lebih humanis

1. Penggemblengan guna memaksimalkan mentalitas kader

1. Mengetahui minat dan bakat mahasiswa baru guna “memaksimalkan potensi” yang dimilikinya.

1. Solidaritas kolektif (dalam tahap ini dimaksimalkan digenerasinya sendiri)

1. Kecintaan terhadap HIMAPEM

1. Intelektualitas (pengenalan ilmu)

1. Membiasakan Mahasiswa baru untuk berani tampil di depan khlayak umum dan menuangkan ekspresinya dengan hal-hal positif seperti menulis.

1. Pengembangan soft skill

·         Moralitas

·         Diplomasi

·         Konsistensi

12. Mempersiapkan mahasiswa baru guna menghadapi tahap pengkaderan selanjutnya

LKP

1. Keilmuan

·         Filsafat Ilmu

·         Filsafat Ilmu Pemerintahan

·         Analisis Wacana Pemerintahan

·         Hakikat Ilmu Pemerintahan

·         Enterpreneurhip dalam Perspektif Pemerintahan

·         Kearifan Lokal (Pendekatan Kultural Ilmu Pemerintahan)

·         Analisis Kebjakan Publik dan Analisis Sosial

·         Kepemimpinan Pemerintahan

2. Kelembagaan/Keorganisasian

·         Hakekat dan Urgensi Orgnisasi

·         Metode Persidangan

·         Administrasi dan Kesekretariatan

·         Retorika dan Komunikasi

·         Keprotokoleran

·         Problem Solving

·         Decission Making

·         Manajemen Konflik

3. Kehimapeman

·         Tupoksi Pengurus

·         Penjabaran AD/ART

·         Fokermapi

4. Evaluasi

·         Menulis

Capaian

1. Intelektualitas (Pendalaman Ilmu)

1. Mampu menunjukkan kualitasnya dibawah pressure sekalipun

1. Pengembangan soft skill

·         Daya analisis kritis

·         Retorika dan Komunikasi

·         Kedisiplinan

·         Tanggung jawab

·         Ketelitian

·         Penguasaan Forum

4. Solidaritas dan Integritas Himpunan

4. Persiapan guna menghadapi tahap pengkaderan selanjutnya

BIAS

1. Bina Jasmani

1. Pengenalan dan Pelestarian Alam dan Lingkungan

1. Semi KKN

·         Metodologi Penelitian

·         Observasi Lapangan

·         Analisis hasil Observasi dan Pembuatan Pogram Kerja

·         Pelaksanaan Program Kerja

·         Pembuatan Laporan Akhir

4. Bakti Sosial

4. Romantisme Berlembaga

4. Evaluasi

Capaian

1. Intelektualitas (Penerapan Ilmu)

1. Kepekaan sosial

1. Solidaritas sosial

1. Pengembangan Soft Skill

·         Kepemimpinan

·         Koordinasi/kerjasama

·         Komunikasi

·         Diplomasi

·         Rapport

PENGUKUHAN

1.      Pengambilan Sumpah

Pengukuhan pada hakikatnya adalah bentuk apresiasi dan pengakuan tentang sah atau tidaknya mahasiswa baru menjadi anggota HIMAPEM setelah melalui prosesi pengkaderan tahap awal. Bentuk pengukuhan ini tidak terikat tergantung dari kebijakan pengurus.

MENTORING

1. Pengawalan

1. Penilaian

Capaian

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengkaderan termasuk memotivasi dan mengarahkan mahasiswa baru dalam hal kebutuhan dan kesiapannya.

1. Melakukan penilaian terhadap perkembangan mahasiswa baru selama mengikuti proses pengkaderan (kekurangan dan kelebihan) agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh panitia pengkaderan dalam menyusun metode pengkaderan.

PENGKADERAN TAHAP LANJUTAN

Penjabaran lebih lanjut tentang Pengkaderan ini dapat dilihat di konsep pengkaderan FOKERMAPI

By: Tim Perumus Pengkaderan Himapaem 2011 Fisip  Unhas

Diposkan oleh olle puccip di 20.33

1 komentar:

Muh. Tanzil Aziz Rahimallah mengatakan...

ini mi ini, copas baru pasang nama...hahahaha..pelanggaran hak cipta

19 Desember 2011 02.51

PEDOMAN PENGKADERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PEDOMAN PENGKADERAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

MUKADDIMAH
Asyahaduallahilla haillallah Waasyaduanna Muhammadarrasulullah
(Aku Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah)
Sesungguhnya Allah telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur ummat manusia kehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia dituntut mengejawantahkan nilai-nilai illlahiyah dibumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya. Manauladani Tuhan dengan bingkai pangabdian kehadirat-Nya melahirkan konsekuensi untuk melakukan pembebasan (liberation) dari belenggu-belenggu selain Tuhan. Dalam konteks ini seluruh penindasan atas kemanusiaan adalah thagut yang harus dilawan. Inilah yang menjadi subtansi dari pesaksian primordial manusia (Syahadatain).
Dalam melaksanakan tugan kekhalifahannya, manusia harus tampil untuk melakukan perubahan sesuai dengan missi yang diemban oleh para Nabi, yaitu menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam menurut Islam adalah terbentuknya masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan universal (universal brotherhood), egaliter, demokratis, berkeadilan sosial (social justice), dan berkeadaban (soscial civilization), serta istiqomah melakukan perjuangan untuk membebaskan kaum tertindas (mustadh’afin).
HMI sebagai organisasi kader juga diharapkan mampu menjadi alat perjuangan dalamn mentransformsikan gagasan dan aksi terhadap rumusan cita yang ingin dibangun yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirindhoi Allah SWT.
Dalam aktifitas keseharian, HMI sebagai organisasi kader platform yang jelas dalam menyusun agenada, perlu mendekatkan diri pada realitas masyarakat dan secara intrens berusaha membangun proses dialetika secara obyektif dalam pencapaian tujuannya. Daya sorot HMI terhadap persoalan, tergambar pada penyikapan kader yang memiliki keperpihakan terhadap kaum tertindas (mustadha’afin) serta memperjuangkan kepentingan kelompok ini dan membekalinya dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan kaum penindas (mustakbirin).
Agar dapat mewujudkan cita-cita diatas, maka seyogyanya perkaderan harus diarahkan pada proses rekayasa pembentukan kader yang memiliki karakter, nilai dan kemampuan yang berusaha melakukan transformasi watak dan nkepribadian seorang muslim yang utuh (khaffah), sikap dan wawasan intelektual yang melahirkan kritisisme, serta orientasi pada kemampuan profesionalisme. Oleh karena itu untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi pengkaderan HMI, maka ada 3 (tiga) hal yang harus diberi perhatian serius, pertama, rekruitmen calon kader. Dalam hal ini HMI harus menentukan prioritas rekruitmen calon kader dari mahasiswa pilihan, yakni input kader yang memiliki integritas pribadi, bersedia melakukan peningkatan dan pengembangan yang terus menerus serta berkelanjutan, memiliki orientasi prestasi, dan memiliki potensi leadership, serta memiliki kemungkinan untuk aktif dalam organisasi. Kedua, proses perkaderan yang dilakukan sangat ditentukan oleh kualitas pengurus sebagai penanaggung jawab perkaderan, pengelola latihan, pedoman perkaderan dan bahan yang dikomunikasikan serta fasilitas yang digunakan. Ketiga, iklim dan suasana yang dibangun harus kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas kader, yakni iklim yang menghargai prestasi individu, mendorong gairah belajar dan bekerja keras, merangsang dialog dan interaksi individu secara demokratis dan terbuka untuk membangun sikap krirtis yang menumbuhkan sikap dan pandangan futuristik serta menciptakan media untuk merangsang tumbuhnya sensifitas dan kepedulian terhadap lingkungan sosial yang mengalami ketertindasan.
Untuk memberikan panduan (guidence) yang dilaksanakan dalam setiap proses perkaderan HMI, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman perkaderan yang merupakan strategi besar (grand strategi) perjuangan HMI dalam menjawab tantangan organisasi yang sesuai dengan setting sosial dan budaya yang berlaku dalam konteks zamannya.





BAB I
POLA UMUM PERKADERAN HMI

I. Landasan Perkaderan
Landasan perkaderan merupakan pijakan pokok atau pondasi yang dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam proses perkaderan HMI. Untuk itu, dalam melaksanakan perkaderan HMI bertitik tolak pada 5 (lima) landasan, sebagai berikut :

1. Landasan Teologis
Sesungguhnya ketauhidan manusia adalah fitrah (Q.S. Ar-Rum : 30) yang diawali dengan perjanjian primordial dalam bentuk pengakuan kepada Tuhan sebagai Zat pencipta (Q.S. Al-A’araf : 172). Bentuk pengakuan tersebut merupakan penggambaran ketaklukan manusia kepada zat yang lebih tinggi. Kesanggupannya menerima kontrak primordial tersebut mendapat konsekuensi logis dengan penipuan ruh tuhan kedalam jasad manusia yang pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan terhadap apa yang dilakukannya didunia kepada pemberi mandat kehidupan.
Penipuan roh Tuhan sekaligus menggambarkan refleksi sifat sifat Tuhan kepada manusia. Maka seluruh potensi illahiyah secara ideal dimiliki oleh manusia. Prasyarat inilah yang memungkinkan manusia menjadi khalifah dimuka bumi. Seyogyanya tugas kekhalifahan manusia dibumi berarti menyebarkan nilai nilai illahiyah dan sekaligus meninterpretasikan realitas sesuai dengan persfektif illhiyah tersebut. Namun proses materialisasi manusia melalui jasad menimbulkan konsekuensi baru dalam wujud reduksi nilai nilai illahiyah. Manusia hidup dalam realitas fisik yang dalam konteks ini manusia hanya "mengada" (being). Hanya dengan "kesadaran" (consiosness) lah manusia menemukan realiatas "menjadi" (becoming)
Manusia yang "menjadi" adalah manusia yang mempunyai kesadaran akan aspek transendent sebagai realitas tertinggi dalam hal ini konsepsi syahadat akan ditafsirkan sebagai monotheisme radikal. Kalimat syahadat pertama berisi negasi yang seolah meniadakan semua yang berbentukTuhan. Kalimat kedua lalu menjadi afirmasi sekaligus penegasan atas Zat yang maha tunggal (Allah). Menjiwai konsepsi diatas maka perjuangan kernanusiaan adalah melawan segala sesuatu yang membelenggu manusia dari yang di Tuhan kan. Itulah thogut dalam perspektif qur'an.
Dalam menjalani fungsi kekhalifahannya maka internalisasi sifat Allah dalam diri manusia harus menjadi sumber inspirasi. Dalam konteks ini tauhid menjadi aspek progresif dalam menyikapi persoalan persoalan mendasar manusia. Karena Tuhan adalah pemelihara kaum yang lemah (rabbulmustahd'afin); maka meneladani Tuhan juga berarti keberpihakan kepada kaum musthd'afin. Pemahaman ini akan mengarahkan pada pandangan bahwa ketauhidan adalah nilai nilai yang bersifat transformatif, nilai nilai yang membebaskan, nilai yang berpihak dan nilai nilai yang bersifat revolusioner. Spirit inilah yang harus menjadi paradigma dalam sistem perkaderan HMI.

2. Landasan Ideologis
Islam sebagai landasan ideologi, adalah sistem nilai yang secara sadar dipilih untuk menjawab kebutuhan kebutuhan serta masalah masalah yang terjadi dalam suatu komunitas masyarakat (transpormatif). la mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan dan idealisme yang dicita citakan, yang untuk tujuan dan idealisme tersebut mereka rela berjuang dan berkorban bagi keyakinannya. Ideologi Islam senantiasa mengilhami dan memimpin serta mengorganisir perjuangan, perlawanan dan pengorbanan yang luar biasa untuk melawan semua status quo, belenggu dan penindasan terhadap ummat manusia
Dalam sejarah Islam Nabi Muhammad telah memerkenalkan Ideologi dan mengubahnya menjadi sistem keyakinan, serta memimpin rakyat kebanyakan dalam praktek praktek mereka melawan kaum penindas. Nabi Muhammad lahir dan muncul dari tengah tengah kebanyakan yang oleh Al Qur'an dijuluki sebagai "ummi". Kata “ummi" (yang biasa diartikan buta huruf) menurut Syari'ati (dalam bukunya Ideologi kaum Intelektual) yang disifatkan pada nabi bearti bahwa ia dari kelas rakyat yang termasuk didalamnya adalah orang orang awam yang butu huruf, para budak, anak yatim, janda dan orang orang miskin (mustadhafin) yang luar biasanya menderitanya, dan bukan berasal dari orang orang terpelajar, borjuis dan elite penguasa. Dari komunitas inilah Muhammad memulai dakwahnya untuk mewujudkan cita cita ideal Islam.
Cita cita ideal Islam adalah, adanya transformasi terhadap ajaran ajaran dasar Islam tentang persaudaraan universal (Universal Brotherhood), keseteraan (Equality) keadilan sosial (Social Justice), dan keadilan ekonomi (Economical Justice) sebuaha cita cita yang memiliki aspek liberatif, sehingga dalam usaha untuk mewujudkannya membutuhkan keyakinan, tanggung jawab, keterlibatan dan komitmen, karena pada dasarnya sebuah ideologi menuntut penganutnya bersikap setia (Commifted).
Dalam usaha untuk mewujudkan cita cita, pertama, persaudaraan universal dan kesetaraan (equality), Islam telah menekankan kesatuan manusia (unity of mankinco yang ditegaskan dalam Al Qur'an, "Hai manusia ! kami ciptakan kamu dari laki laki dan perempuan, kamijadikan karnu berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu safing, mengenaL Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui. " (QS Al Hujarat) : 13). Ayat ini secara jelas mebantah sernua konsep superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan atau keluarga, dengan satu penegasan dan seruan akan pentingnya keshalehan, baik keshalehan ritual maupun keshalehan sosial, sebagaimana Al Qur'an menyatakan, "Hai orang orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum, sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan takutlah kepada Allah..." (QS. Al Maidah : 8).
Kedua, Islam sangat menekankan kepada keadilan di semua aspek kehidupan. Dan keadilan tersebut tidak akan tercipta tanpa membebaskan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada mereka (kaum mustadh'afin) untuk menjadi pemimpin. Menurut Al Qur'an mereka adalah pernimpin dan pewaris dunia. "Kami hendak memberikan karunia kepada orang orang tertindas dirnuka burni. Kami akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi" (QS. Al Qashash: 5) "Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas seluruh timur bumi dan seluruh baratnya yang kami berkati. " (QS. Al A'raf : 37).
Di tengah tengah suatu bangsa, ketika orang orang kaya hidup mewah di atas penderitaan orang miskin, ketika budak budak merintih dalam belenggu tuannya, ketika para penguasa membunuh rakyat yang tak berdaya hanya untuk kesenangan, ketika para hakim mernihak pemilik kekayaan dan penguasa, mereka memasukkan orang orang kecil yang tidak berdosa ke penjara. Muhammad SAW menyampaikan pesan Rabbulliflustadha'afin : "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang tertindas, baik laki laki, perempuan dan anak-anak yang berdo’a, Tuhan kami ! Keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya berbuat zalim, dan berilah kami perlindungan dan pertolongan dari sisi Engkau.” (QS. An-Nisa : 75). Dalam ayat ini menurut Asghar Ali Engineer (dalam bukunya Islam dan Teologi Pembebasan) Al-Qur’an mengungkapkan teori “kekerasan yang membebaskan”, “Perangilah mereka itu, hingga tidak ada fitnah.” (Q.S. Al-Anfal : 39) Al-Qur’an dengan tegas mengutuk Zulm (penindasan). Allah tidak menyukai kata-kata yang kasar kecuali oleh orang yang tertindas. “Allah tidak menyukai perkataan yang kasar/jahat (memaki), kecuali bagi orang yang teraniaya....” (QS. An-Nisa’ : 148).
Ketika, Al Qur'an sangat menekankan keadilan ekonomi yang distributif. Keadilan ioni seratus persen menentang penumpukan dan penimbunan harta kekayaan. Al Qur'an sejauh mungkin menganjurkan agar orang orang kaya hartanya untuk anak yatim, janda janda dan fakir miskin. "Adakah engkau ketahui iorang yang mendustakan agarna? Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Dan fidak menyuruh memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang shalat, yang meraka itu lalai dari shoatnya, dan mereka itu riya, enggan memberikan zakatnya. " (QS. AI Mauun : 1 7).
Al Qur'an tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara orang orang kaya saja. "Apa apa (harla rarnpasan) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya dari penduduk negeri (orang orang kafir), maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk karib kerabat Rasul, anak anak yatim, orang orang miskin, dan orang yang berjalan, supaya jangan harta itu beredar antara orang orang kaya saja diantara kamu ... " (QS. Al Hasyr : 7). Al Qur'an juga memperingatkan manusia agar tidak suka menghitung hitung harta kekayaannya, karena hartanya tidak akan memberikan kehidupan yang kekal. Orang yang suka menumpuk numpuk dan menghitung-hitung harta benar benar akan dilemparkan kedalam bencana yang mengerikan, yakni api neraka yang menyala-nyala (QS. Al Humazah :1 9). Kemudian juga pada Surat At Taubah : 34 AI Qur'an memberikan beberapa peringatan keras kepada mereka yang suka menimbun harta dan mendapatkan hartanya dari hasil eksploitasi (riba) dan tidak membelanjakannya di jalan Allah.
Pada masa Rasulullah SAW. Banyak sekali orang yang terjerat dalam perangkap hutang karena praktek riba. AI Qur'an dengan tegas melarang riba dan memperingatkan siapa saja yang melakukannya akan diperangi oleh Allah dan Rasul Nya (Iihat, QS. Al Baqarah: 275 279 dan Ar Rum 39). Demikianlah Allah dan Rasul Nya, telah mewajibkan untuk melakukan perjuangan membela kaum kaum yang tertindas, dan mereka (Allah dan Rasul Nya) telah memposisikan diri sebagai pembela mustadh'afin
Dalam keseluruhan proses aktifitas manusia di dunia ini, Islam selalu mendesak manusia untuk terus memperjuangkan harkat kemanusiaan, menghapuskan kejahatan, melawan penindasan dan ekploitasi. AI Qur'an memberikan penegasan "Kamu adalah sebaik baik umat, yang dilahirkan bagi mantisia, setipaya kami menyuruh berbuat kebajikan (ma’ruf) dan melarang berbuat kejahatan (mungkar), serta beriman kepada Allah. (QS. Ali-Imran : 110). Dalam rangka memperjuangkan kebenaran ini, manusia bebas mengerlikulasikan sesuai dengan konteks lingkungannya tidak terjebak pada hal hal yang bersifat mekanis dan dogmatis. Menjalankan ajaran Islam yang bersumber pada AI Qur'an dan As Sunnah berarti menggali makna dan menangkap semangatnya dalam rangka menyelesaikan persoalan persoalan kehidupan yang serba konpleks sesuai dengan kemampuannya.
Demikianlah cita cita ideal Islam, yang senantiasa harus selalu diperjuangkan dan ditegakkan, sehingga dapat mewujudkan seuatu tatanan masyrakat yang adil, demokratis, egaliter dan berperadaban Dalam memperjuangkan cita cita tersebut manusia dituntut untuk selalu setia (commited) terhadap ajaran Allah SWT, ikhlas, rela berkorban sepanjang hidupnya dan senantiasa terlibat dalam setiasa pembebasan kaum tertindas (mustadh'afin). "Sesungguhnya sholat ku, perjuangan ku, hidup dan mati ku, semata mata hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada serikat bagi Nya dan aku diperintah untuk itu, serfa aku termaasuk orang yang pettama berserah diri. " (QS. AI An'am : 162 163).

2. Landasan Konstitusi
Dalam rangka mewujudkan cita cita perjuangan HMI kemasa depan, HMI kemudian mempertegas posisinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi melaksanakan tanggung jawabnya bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam pasal 3 tentang azas ditegaskan bahwa organisasi in berazaskan Islam dan bersumber kepada AlQur'an dan Assunah. Penegasan pasal ini memberikan cerminan bahwa didalam dinamikanya, HMI senantiasa mengemban tugas dan tanggung jawab dengan semangat keislaman yang tidak mengesampingkan semangat kebangsaan. Dalam dinamika tersebut HMI sebagai organisasi kepemudaan menegaskan sifatnya sebagai organisasi mahasiswa yang idenpenden (Pasal 6 AD HMI), berstatus sebagai organisasi mahasiswa (Pasal 7 AD HMI), memiliki fungsi sebagai organisasi kader (Pasal 8 AD HMI) serta berperan sebagai organisasi perjuangan (Pasal 9 AD HMI).
Dalam rangka melaksanakan fungsi dan perananya secara terus menerus yang berorientasi kemasa depan, HMI menetapkan tujuannya dalam pasal 4 AD HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Kualitas kader yang akan dibentuk ini kemudian dirumuskan dalam tafsir tujuan HMI. Oleh karena itu, maka tugas pokok HMI adalah perkaderan (cadre forming) yang diarahkan pada perwujudan kualitas insan cita yakni dalam pribadi yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan kerja kerja kemanusiaan (amal saleh). Pembentukan kualitas dimaksud kemudian diaktualisasikan dalam tase fase perkaderan HMI, yakni fase rekruitmen kader yang berkualitas, fase pembentukan kader agar memiliki kualitas pribadi Muslim, kualitas intelektual serta mampu melaksanakan kerja kerja kemanusiaan secara profesional dalam segala segi kehidupan dan fase pengabdian kader, dimana sebagai out put pun kader HMI harus mampu berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara sebagai kader muslim berjuang bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah SWT.

4. Landasan Historis
Secara sosiologi dan historis, kelahiran HMI pada 5 Februari 1947 tidak terlepas dari permasalahan bangsa yang didalamnya mencakup umat Islam sebagai satu kesatuan dinamis dari bangsa Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru diprklamirkan. Kenyataan itu merupakan motivasi kelahiran HMI sekaligus dituangkan dalam rumusan tujuan berdirinya, yaitu : pertama, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Kedua, menegakkan dan mengembangkan syair agama Islam. Ini menunjukkan bahwa HMI bertanggung jawab terhadap permasalahan bangsa dan negara Indonesia serta bertekad mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan manusia secara utuh.
Makna rumusan tujuan itu akhirnya membentuk wawasan dan langkah perjuangan HMI kedepan yang terintegrasi dalam dua aspek ke-Islaman dan aspek ke-bangsaan. Aspek ke-islaman tercermin melalui komitmen HMI untuk selalu mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan berbangsa sebagai pertanggungjawaban fungsi kekhalifahan manusia, sedangkan aspek kebangsaan adalah komitmen HMI untuk senantiasa bersama-sama seluruh rakyat Indonesia merealisasikan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial dan berkeadaban. Dalam sejarah perjalanan HMI pelaksanaan komitmen ke-Islaman dan kebangsaan merupakan garis perjuangan dan misi HMI yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian HMI dalam totalitas perjuangan bangsa Indonesia kedepan.
Melihat komitmen HMI pada wawasan sosiologis dan historis berdirinya pada tahun 1947 tersebut, yang juga telah dibuktikan dalam sejarah perkembangnnya, maka pada hakikatnya segala bentuk pembinaan kader HMI harus pula tetap diarahkan dalam rangka pembentukan pribadi kader yang sadar akan keberadaannya sebagai pribadi muslim, khalifah dimuka bumi dan pada saat yang sama kader tersebut harus menyadari pula keberadannya sebagai kader bangsa Indonesia yang bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita bangsa kedepan.

5. Landasan Sosio-Kultural
Islam yang masuk di kepulauan Nusantara telah berhasil merubah kultur masyarakat di daerah senrtal ekonomi dan politik menjadi kultur Islam. Keberhasilan Islam yang secara dramatik telah berhasil menguasi hampir seluruh kepulauan nusantara, tentunya hal tersebut disebabkan oleh karena agama Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak mengenal batas-batas sosio-kultural, geografis dan etnis manusia. Sifat Islam ini termanifestasikan dalam cara penyebaran Islam oleh para pedagang dan para wali dengan pendekatan sosio-kultural yang cukup persuasif.
Masuknya Islam secara damai (panetration pacifique) tersebut berhasil mendamaikan kultur Islam dengan Kultur masyarakat nusantara. Dalam proses sejarahnya, budaya sinkretisme penduduk pribumi ataupun masyarakat, ekonomi dan politik yang didominasi oleh kultur tradional, feodalisme, hinduisme dan budhaisme mampu dijinakkan dengan pendekatan Islam kultural ini. Pada perkembangan selanjutnya Islam mengindonesiakan dan secara tidak langsung telah mempengaruhi kultur Indonesia yang dari waktu ke waktu semakin modern.
Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, maka kultur Islam telah menjadi realitas sekaligus memperoleh legitimasi social dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Dengan demikian wacana kebangsaan di seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya Indonesia meniscayakan transformasi total nilai nilai universal Islam menuju cita cita mewujudkan peradaban Islam. Nilai nilai Islam itu semakin mendapat tantangan ketika deras arus globalisasi telah menyeret umat manusia pada perilaku pragmatisme, permissivisme dibidang ekonomi dan politik. Sisi negatif dari globalisasi ini disebabkan oleh percepatan perkembangan sains dan teknologi modern dan tidak diimbangi dengan nilai nilai etik dan moral.
Konsekuensi dari realitas di atas adalah semakin kaburnya batas batas bangsa, sehingga cenderung menghilangkan nilai nilai kultural yang menjadi suatu ciri khas dari suatu negara yang penuh dengan pluralisme budaya masyarkat. Disisi lain teknologi menghadirkan ketidakpastian psikologis umat manusia, sehingga kejenuhan manusia primordialnya. Dari sini nilai nilai ideologi, moral dan agama yang tadinya kering kerontang kembali menempati posisi kunci dalam ide dan konsesi komunitas global. Dua sisi ambigu globalisasi ini adalah tampilan dari sebuah dunia yang penuh paradoks.
Berdasarkan pertimbanga-pertimbangan diatas, maka Himpunan Mahasiswa Islam sebagai bagian integral ummat Islam dan bangsa Indonesia (kader umat dan kader bangsa) sudah semestinya untuk menyiasiati perkembangan dan kecenderungan global tersebut dalam bingkai perkaderan HMI yang integralistik. Dalam hal ini untuk menyiasiati perkembangan global tersebut harus berdasarkan kepada perkembangan komitmen pada nilai nilai antropologis, sosiologis ummat Islam dan bangsa Indonesia sebagai wujud dari pernahaman HMI akan nilai nilai kosmopolotanisme dan universalisme Islam.

II. Pola Dasar Perkaderan
Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader, HMI menggunakan pendekatan sistematik dalam keseluruhan proses perkaderannya. Semua bentuk aktifitas/kegiatan perkaderan disusun dalam semangat integralistik untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu sebagai upaya memberikan kejelasan dan ketegasan system perkaderan yang dimaksud harus dibuat pola dasar perkaderan HMI secara nasional. Pola dasar ini disusun dengan memperhatikan tujuan organisasi dan arah perkaderan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organsiasi serta tantangan dan kesempatan yang berkembang dilingkungan eksternal organisasi.
Pola dasar ini membuat garis besar keseluruahn tahapan yang harus ditempuh oleh seorang kader dalam proses perkaderan HMI, yakni sejak rekruitmen kader, pembentukan kader dan gamabaran jalur jalur pengabdian kader.
1. Pengertian Dasar
1.1. Kader
Menurut AS Hornby (dalam kamusnya Oxford Advanced Learner's Dictionary) dikatakan bahwa "Cadre is a small group of People who are specially chosen and trained for a particular purpose, atau “cadre is a member of this kind of group; they were to become the cadres of the new commaiiist party". Jadi pengertian kader adalah "sekelompok orang yang terorganisasir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar". Hal ini dapat dijelaskan, pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. Bagi HMI aturan aturan itu sendiri dari segi nilai adalah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dalam pemahaman memaknai perjuangan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai nilai ke Islam an yang membebaskan (Liberation force), dan memiliki kerberpihakan yang jelas terhadap kaum tertindas (mustadhafin). Sedangkan dari segi operasionalisasi organisasi adalah AD/ART HMI, pedoman perkaderan dan pedoman serta ketentuan organisasi lainnya. Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang terus menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. Ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Jadi fokus penekanan kaderisasi adalah pada aspek kualitas. Keempat, seorang Kader rneiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan "social engineering".
Kader HMI adalah anggota HMI yang telah melalui proses perkaderan sehingga meiniliki ciri kader sebagaimana dikemukakan di atas dan memiliki integritas kepribadian yang utuh : Beriman, Berilmu dan beramal
Shaleh sehingga siap mengemban tugas dan amanah kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.2. Perkaderan
Perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sisternatis selaras dengan pedoman perkaderan HMI, sehingga memungkinkan seorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader Muslim Intelektual Profesional, yang memiliki kualitas insan cita.

2. Rekrutmen Kader
Sebagai konsekuensi dari organisasi kader, maka aspek kualitas kader merupakan fokus perhatian dalam proses perkaderan HMI guna menjamin terbentuknya out put yang berkualitas sebagaimana yang disyaratkan dalam tujuan organisasi, maka selain kualitas proses perkaderan itu sendiri, kualitas input calon kader menjadi faktor penentu yang tidak kalah pentingnya.
Kenyataan ini mengharuskan adanya pola pola perencanaan dan pola rekrutmen yang lebih memperioritaskan kepada tersedinaya input calon kader yang berkualitas. Dengan demikian rekrutmen kader adalah merupakan upaya aktif dan terencana sebagai ikhtiar untuk mendapatkan in put calon kader yang berkualitas bagi proses Perkaderan HMI dalam mencapai tujuan organisasi.

2.1. Kreteria Rekrutmen
Rekrutmen Kader yang lebih memperioritaskan pada pengadaan kader yang berkualitas tanpa mengabaikan aspek kuantitas, mengharuskan adanya kreteria rekrutmen. Kreteria Rekrutmen ini akan mencakup kreteria sumber sumber kader dan kreteria kualitas calon kader.

2.1.1. Kreteria Sumber sumber Kader
Sesuai dengan statusnya sebagai organisi mahasiswa, maka yang menjadi sumber kader HMI adalah Perguruan Tinggi atau Institut lainnya yang sederajat seperti apa yang disyaratkan dalam AD/ART HMI. Guna mendapatkan input kader yang berkualitas maka pelaksanaan rekrutmen kader perlu diorientasikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga pendidikan sederajat yang berkualitas dengan memperhatikan kreteria kreteria yang berkembang di masing masing daerah.


2.1.2. Kreteria Kualitas calon Kader
Kualitas calon kader yang diperioritaskan ditentukan oleh kreteria kreteria tertentu dengan memperhatikan integritas pribadi dan calon kader, potensi dasar akademik, potensi berprestasi, potensi dasar kepemimpinan serta bersedia melakukan peningkatan kualitas individu secara terus-menerus.

2.2. Metode dan Pendekatan Rekruitmen
Metode dan pendekatan rekrutmen merupakan cara atau pola yang ditempuh untuk melakukan pendekatan kepada calon calon kader agar mereka mengenal dan tertarik menjadi kader HMI. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan rekrutmen dilakukan dua kelompok sasaran.
2.2.1. Tingkat Pra Perguruan Tinggi
Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan sedini mungkin keberadaan HMI ditengah tengah masyarakat khususnya masyarakat ilmiah ditingkat pra perguruan tinggi atau siswa-siswa sekolah menengah. Strategi pendekatan haruslah memperhatikan aspek psikologis sebagai remaja.aspek
Tujuan pendekatan ini adalah agar terbentuknya opini awal yang positif dikalagan siswa-siswa sekolah menengah terhadap HMI. Untuk kemudian pada gilirannya terbentuk pula ras simpati dan minat untuk mengetahuinya lebih jauh.
Pendekatan rekrutmen dapat dilakukan dengan pendekatan aktifitas (activity approach) dimana siswa dilibatkan seluas luasnya pada sebuah aktifitas. Bentuk pendekatan ini bisa dilakukan lewat fungsionalisasi lembaga lembaga kekaryaan HMI serta perangkat organisasi HMI lainnya secara efektif dan efisien, dapat juga dilakukan pendekatan perorangan ((personal approach)

2.2.2. Tingkat Perguruan Tinggi
Pendekatan rekrutmen ini dimaksudkan untuk membangun persepsi yang benar dan utuh dikalangan mahasiswa terhadap keberadaan organisasi HMI sebagai mitra Perguruan Tinggi didalam mencetak kader kader bangsa. Strategi pendekatan harus mampu menjawab kebutuhan nalar mahasiswa (student reasoning), minat mahasiswa (studen interst) dan kesejahteraan mahasiswa (student welfare).
Pendekatan di atas dapat dilakukan lewat aktifitas dan pendekatan perorangan, dengan konsekuensi pendekatan fungsionalisasi masing masing aparat HMI yang berhubungan langsung dengan basis calon kader HMI. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara kegiatan yang berbentuk formal seperti masa perkenalan calon anggota (Maperca) dan pelatihan kekaryaan. Dalam kegiatan Maperca, materi yang dapat disajikan oleh adalah :
 Selayang pandang tentang HMIv
 Pengantarwawasan ke Islam anv
 Pengantar wawasan organisasiv
 Wawasan perguruan tinggiv
Metode dan pendekatan rekrutmen seperti tersebut di atas diharapkan akan mampu membangun rasa simpati dan hasrat untuk mengembangkan serta mengaktualisasikan seluruh potensi dirinya lewat pelibatan diri pada proses perkaderan HMI secara terus menerus.

3. Pembentukan Kader

Pembentukan kader merupakan sekumpulan aktifitas perkaderan yang integrasi dalam upaya mencapai tujuan HMI

3.1. Latihan Kader.
Latihan kader merupakan perkaderan HMI yang dilakukan secara sadar, terencana, sitematis dan berkesinambungan serta memiliki pedoman dan aturan yang baku secara rasional dalam rangka mencapai tujuan HMI. Latihan ini berfungsi memberikan kemampuan tertentu kepada para pesertanya sesuai dengan tujuan dan target pada masing masing jenjang latihan. Latihan kader merupakan media perkaderan formal HMI yang dilaksanakan secara berjenjang serta menuntut persyaratan tertentu dari pesertanya, pada masing-masing jenjang latihan ini menitikberatkan pada pembentukan watak dan Karakter kader HMI melalui transfer nilai, wawasan dan keterampilan serta pemberian rangsangan dan motivasi untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Latihan kader terdiri dan 3 (tiga) jenjang, yaitu:
a. Basic Training (latihan Kader 1)
b. Intermediate Training (latihan Kader ll )
c. Advance Training (latihan Kader III )

3.2. Pengembangan
Pengembangan merupakan kelanjutan atau kelangkapan latihan dalam keseluruhan proses perkaderan HMI. Hal ini merupakan penjabaran dari pasal 5 Anggaran Dasar HMI.
3.2.1. Up Grading
Up Grading dimaksudkan sebagai media perkaderan HMI yang menitikberatkan pada pengembangan nalar, minat dan kemampuan peserta pada bidang tertentu yang bersifat praktis, sebagai kelanjutan dari perkaderan yang dikembangkan melalui latihan kader.
3.2.2. Pelatihan
Pelatihan adalah training jangka pendek yang bertujuan membentuk dan mengembangkan profesionalisme kader sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya masing masing.
3.2.3. Aktifitas
3.2.3.1.Aktifitas organisasional
Aktifitas organisasional merupakan suatu aktifitas yang bersifat organsiasi yang dilakukan oleh kader dalam lingkUp tugas organisasi.
a. Intern organisasi yaitu segala aktifitas organisasi yang dilakukam oleh kader dalam Iingkup tuas HMI.
b. Ekstern organisasi yaitu segala aktifitas organisasi yang dilakukan oleh kader dalam lingkup tugas organisasi diluar HMI.
3.2.3.2. Aktifitas Kelompok
Aktifitas kelompok merupakan aktifitas yang dilakukan oleh kader dalam suatu kelompok yang tidak rnerniliki hubungan struktur dengan organisasi formal tertentu.
a. Intern organisasi
Yaitu segala aktifitas kelompok yang diklakukan oleh kade HMI dalam lingkup org~'nisasi HNII yang fidak memiliki hubungan struktur (bersifat informal).
b. Ekstern organisasi
Yaitu segala aktifillas kelompok yang dilakukan oleh kader diluar lingkup organisasi dan tidak memi;iki hubungan dengan organisasi formal manapun.

3.2.3.3. Aktifitas Perorangan
Aktifiatas perorangan merupakan aktifitas yang dilakukan oleh kader secara perorangan.
a. Intern Organisasi.
YaitU segala aktifitas yang dilakukam oleh kader secara perorangan untuk menyahuti tugas dan kegiatan organisasi HMI.
b. Ekstern Organisasi.
Yaitu segala aktititas yang dilakukan oleh kader secara perorangan diluar tuntutan tugas dan kegiatan organisasi HMI.

3.3. Pengabdian Kader.
Dalam rangka meningkatkan upaya mewujudkan masyarakat cita HMI yaitu masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kader. Pengabdian Kader ini merupakan penjabaran dari peranan HMI sebagai organisasi perjuangan. Dan oleh kaen itu seluruh bentuk bentuk pembangunan yang dilakukan merupakan jalur pengabdian kader HMI, maka jalur pengabdiannya adalah sebagai berikut :
a. Jalur akademis (pendidikan,penelitian dan pengembangan).
b. Jalur dunia profesi (Dokter, konsultan, pangacara, manager, jurnalis dan lain lain).
c. Jalur Birokrasi dan pemerintahan.
d. Jalur dunia usaha (koperasi, BUMN dan swasta)
e. Jalur sosial politik
f. Jalur TNI/Kepolisan
g. Jalur Sosial Kemasyarakatan
h. Jalur LSM/LPSM
i. Jalur Kepemudaan
j. Jalur Olah raga dan Seni Budaya
k. Jalur jalur lain yang masih terbuka yang dapat dimasuki oleh kader kader HMI

4. Arah Perkaderan
Arah dalam pengeifian umum adalah petunjuk yang membimbing jalan dalam bentuk bergerak menuju kesuatu tujuan. Arah juga dapat diartikan. sebagai pedoman yang dapat dijadikan patokan dalam melakukan usaha yang sisternatis untuk mencapai tujuan.
Jadi, arah perkaderan adalah suatu pedoman yang dijadikan petunjuk untuk penuntun yang menggambarkan arah yang harus dituju dalam keseluruhan proses perkaderan HMI. Arah perkaderan sangat kaitannya dengan tujuan perkaderan, dan tujuan HMI sebagai tujuan umum yang hendak dicapai HMI merupakan garis arah dan titik senteral seluruh kegiatan dan usaha usaha HMI. Oleh karena itu, tujuan HMI merupakan titik sentral dan garis arah setiap kegiatan perkaderan, maka ia merupakan ukuran atau norma dari semua kegiatan HMI.
Bagi anggota HMI merupakan titik pertemuan persamaan kepentingan yang paling pokok dari seluruh anggota, sehingga tujuan organisasi adalah juga merupakan tujuan setiap anggota organisasi. Oleh karenanya paranan anggota dalam pencapaian tujuan organisasi adalah sangat besar dan menentukan.

4.1. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan perkaderan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui suatu proses sadar dan sisternatis sebagai alat transformasi nilai ke lslaman dalam proses rekayasa peradaban melalui pembentukan kader berkualitas muslim intelektual profesional sehingga berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan pedoman perkaderan HMI.

4.2. Target.
Terciptanya kader muslim intelektual profesional yang berakhlakul karimah serta mampu mengemban amanah Allah sebagai khalifah fil ardh dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Ill. Wujud Profil Kader HMI di Masa Depan
Bertolak dari landasan landasan, pola dasar dan arah perkaderan HMI, maka aktifitas perkaderan HMI diarahkan dalam rangka membentuk kader HMI, muslim intelektual profesional yang dalam aktualisasi peranannya berusaha mentrtansformsikan nilai nilai ke Islaman yang memiliki kekuatan pernbebasan (liberation force)
Aspek aspek yang ditekankan dalam usaha pelaksanaan kaderisasi tersebut ditujukan pada:
1. Pembentukan integritas watak dan kepribadian
Yakni kepribadian yang terbentuk sebagai pribadi muslim yang menyadari tanggung jawab kekhalitahannya dimuka bumi, sehingga citra akhlakul karimah senantiasa tercermin dalam pola pikir, sikap dan perbuatannya.
2. Pengembangan kualtias intelektual
Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu (sain) pengatahuan (knowledge) yang senantiasa dilandasi oleh nilai nilai Islam.
3. Pengembangan kemampuan Profesional
Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan mentransdformasikan ilmu pengatahuan ke dalam perbuatan nyata sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya secara konsepsional, sistematis dan praksis untuk mencapai prestasi kerja yang maksirnal sebagai perwujudan arnal shaleh.
Usaha mewujudkan ketiga aspek harus terintegrasi secara utuh sehingga kader HMI benar benar lahir menjadi pribadi dab kader Muslim Intelktual Profesiona, yang mampu menjawab tuntutan perwujudan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

BAB II
POLA DASAR TRAINING
1. Arah Training
Arah Training adalah suatu pedoman yang dijadikan petunjuk atau penuntun yang menggambarkan arah yang harus dituju dalam keseluruhan proses pertrainingan HMI. Arah pertrainingan sangat erat kaitannya dengan tujuan perkaderan, dan tujuan HMI sebagai tujuan umum yang hendak dicapai HMI merupakan garis arah dan titik sentral seluruh kegiatan dan usaha usaha HMI. Oleh karena itu, tujuan HMI merupakan titik sentral dan garis arah setiap kegaitan perkaderan, maka ia merupakan ukuran atau norma dari semua kegiatan
HMI.
Bagi anggota, tujuan HMI merupakan titik pertemuan persarnaan kepentingan yang paling pokok dari seluruh anggota, sehingga tujuan organisasi adalah juga merupakan tujuan setiap anggota organisasi. Oleh karenanya peranan anggota dalam pencapaian tujuan organisasi adalah sangat besar dan menentukan.


1 . Jenis jenis Training
1.1. Training Formal
Training formal adalah training berjenjang yang diikuti oleh anggota, dan setiap jenjang merupakan prasyarat untuk mengikuti jenjang selanjutnya. Training firmal HMI terdiri dari : Latihan Kader I (Basic Training), Latihan Kader 11 (Intermediate Training), Latihan Kader Ill (Advence Training).

1.2. Training In Formal
Training In Formal adalah trainig ( yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pernahaman dan profesionalisme kepemimpinan serta keorganisasian anggota. Training ini terdiri dari PUSIDIKLAT Pimpinan HMI, Senior Course, (Pelatihan Instruktur), Latihan Khusus KOHATI, Up Grading Kepengurusan, Up Grading Kesekretariatan, Pelatihan Kekaryaan, dan lain sebagainya.

2. Tujuan Training Menurut Jenjang dan Jenis
Tujuan training perjenjangan dimaksudkan sebagai rumusan sikap, pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki anggota HMI setelah mengikuti jenjang Latihan Kader tertentu, yakni Latihan Kader I, II dan III. Sedangkan tujuan training menurut jenis adalah rumusan sikap, pengetahuan dan kemampuan anggota HMI, baik kemampuan intlektualitas maupun kemampuan keterampilan setelah mengikuti training atau pelatihan tertentu yakni berupa training formal dan informal.

2.1 Tujuan Training Formal
2.1.1 Latihan Kader I (Basic Training)
“Terbinanya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam berorganisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa".

2. 1.2. Latihan Kader 11 (intermediate Training)
"Terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intlektual dan mampu mengelola organisasi serta berjuang untuk meneruskan dan mengemban misi HMI".

2.1.3. Latihan Kader III (Advance Training)
"Terbinanya kader pernimpin yang mampu menterjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konsepsional secara profesional dalam gerak perubahan sosial".

2.2. Tujuan Training In formal
"Terbinanya kader yang memiliki skill dan profesionalisme dalam bidang manajerial, keinstrukturan, keorganisasian, kepemimpinan dan kewirausahaan dan profesionalisme lainnya".

3. Target Training Perjenjangan
3.1. Latihan Kader I
• Memiliki kesadaran menjalankan ajaran islam dalam kehidupan sehari hari
• Mampu meningkatkan kemampuan akademis
• Memiliki kesadaran akan tanggungjawab keurnatan dan kebangsaan
• Memiliki Kesadaran berorganisasi

3.2. Latihan Kader II
• Memiliki kesadaran intlektual yang kritis, dinamis, progresif, inovatif dalam memperjuangkan misi HMI
• Memiliki kemampuan manajerial dalam berorganisasi

3.3. Latihan Kader III
• Memiliki kemampuan kepernimpinan yang amanah, fathanah, sidiq dan tablik serta mampu menterjemahkan dan mentransformasikan pernikiran konsepsional dalam diamika perubahan sosial
• Memiliki kemampuan untuk mengorganisir masyarakat dan mentransformasikan nilai nilai perubahan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

II. Manajemen Training
1. Methode Penerapan Kurikulum
Kurikulum yang terdapat dalam pedoman merupakan penggambaran tentang methode dari training. Oleh sebab itu penerapan dari kurikulum adalah erat hubungannya dengan masalah yang menyangkut methodemethode yang dipergunakan dalam training. Demikian pula materi training memiliki keterpaduan dan kesatuan dengan methode yang ada dalam jenjang jenjang training. Dalam hal ini, untuk penerapan kurikulum training ini perlu diperhatikan beberapa aspek.
1.1. Penyusunan jadwal materi training. Jadwal training adalah sesuatu yang merupakan gambaran tentang isi dan bentuk bentuk training. Oleh sebab itu perumusan jadwal training hendaknya menyangkut masalah-masalah:
• Urutan materi hendaknya dalam penyusunan suatu training perlu diperhatikan urut urutan tiap tiap materi yang harus memiliki korelasi dan tidak berdiri sendiri (Asas Integratif). Dengan demikian materi-materi yang disajikan dalam training selalu mengenal prioritas dan berjalan secara sistematis dan terarah, karena dengan cara seperti itu akan menolong peserta dapat memahami materi dalam training secara menyeluruh dan terpadu.
• Materi dalam jadwal training harus selalu disesuaikan dengan jenis dan jenjang Training.
1.2. Cara atau bentuk penyampaian materi Training. Cara penyampaian materi materi training adalah gabungan antara ceramah dan diskusi/dialog semakin tinggi tingkatan suatu training atau semakin tinggi tingkat kematangan peserta training, maka semakin banyak forum forum komunikasi idea (dialog/diskusi). Suatu Materi harus disampaikan secara diskutif, artinya instruktur bersama Master of Training berusaha untuk memberikan kesempatan kesempatan.
1.3. Adanya penyegaran kembali dalam pengembangan gagasan gagasan kreatif di kalangan anggota trainer; Forum training sebagai penyegar gagasan trainers, sedapat mungkin dalam forum tersebut tenaga instruktur dan Master of Training merupakan pioner dalam gagasan kreatif. Meskipun gagasan gagasan dan problema-problema yang di sajikan dalam forum belum sepenuhnya ada penyelesaian secara sempurna. Untuk menghindari pemberian materi secara indokrinatif dan absolustik maka penyuguhan materi hendaknya ditargetkan pada pemberian alat alat ilmu pengetahuan secara elementer. Dengan demikian pengembangan kreasi dan gagasan lebih banyak di berikan pada trainers.
1.4. Usaha menimbulkan kegairahan (motivasi) antara sesama unsur individu dalam forum training; Untuk menumbuhkan kegairahan dan suasana dinamik dalam training, maka forum semacam itu hendaknya merupakan bentuk dinamika group. Karena itu forum training harus mampu memberikan "chalanne" dan menumbuhkan "respon" yang sebesar besarnya. Hal ini dapat dilaksanakan oleh instruktur, asisten instruktur dan Master of Training.
1.5. Terciptanya kondisi kondisi yang equal (setara) antara sesama unsur individu dalam forum training,¬ menciptakan kondisi equal antara segenap unsur dalam training berarti mensejajarkan dan menyetarakan semua unsur yang ada dalam training. Problem yang akan dihadapi adanya kenyataan kenyataan "kemerdekaan individu" dengan mengalami corak yang lebih demokratis. Dengan demikian pula perbedaan secara psikologis unsur unsur yang ada akan lebih menipis disebabkan hubungan satu dengan lainnya diwarnai dengan hubungan kekeluargaan antara senior dan yunior.
1.6. Adanya keseimbangan dan keharmonisan antar methode training yang dipergunakan dalam tingkat tingkat training; keseimbangan dan keharmonisan dalam methode training yakni adanya keselarasan tujuan HMI dan target yang akan di capai dalam suatu training. Meskipun antar jenjang/forum training memiliki perbedaan¬ perbedaan karena tingkat kernatangan peserta sendiri.

2. Kurikulum Training/Latihan Kader
2.1. Materi Latihan Kader I
JENJANG
LATIHAN KADER I MATERI:
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA ALOKASI WAKTU:
4 JAM
:
Tujuan Pembelajaran Umum:
Peserta dapat memahami sejarah dan dinamika perjuangan HMI
Tujuan Pembelajaran Khusus:
1 . Peserta dapat menjelaskan latar belakang berdirinya HMI.
2. Peserta dapat menjelaskan gagasan dan visi pendiri HMI.
3. Peserta dapat mengklafisikasikan fase fase perjuangan HMI.

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan:
1 . Pengantar Ilmu Sejarah.
1.1. Pengertian Ilmu Sejarah.
1.2. Manfaat dan Kegunaan Mempelajari Sejarah.
2. Misi Kelahiran Islam.
2. 1. Masyarakat Arab Pra Sejarah.
2.2.Periode Kenabian Muhammad.
2.2.1. Fase Makkah.
2.2.2. Fase Madinah.
3. Latar Belakang Berdirinya HMI.
3.1.Kondisi Islam di Dunia.
3.2 . Kondisi Islam di Indonesia.
3.3.Kondisi Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Islam.
3.4.Saat Berdirinya HMI.
4. Gagasab dan Visi Pendiri HMI.
4.1.Sosok Lafran Pane.
4.2.Gagasan Pembaruan Pemikiran ke Islaman.
4.3.Gagasan dan Visi Perjuangan Sosial budaya.
4.4. Komitmen ke Islaman dan Kebangsaan sebagai Dasar Perjuangan
HMI.
5. Dinamika Sejarah Perjuangan HMI Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa.
5.1. HMI Dalam Fase Perjuangan Fisik
5.2. HMI Dalam Fase Pertumbuhan dan Konsolidasi Bangsa
5.3.HMI Dalam Fase Transisi Orde Lama dan Orde Baru
5.4. HMI Dalam Fase Pembangunan dan Modernisasi Bangsa
5.5.HMI Daiam Fase Pasca Orde Baru
Metode :
Ceramah, tanya jawab, diskusi
Evaluasi:
Memberikan test objektif/subjektif dan penugasan dalam bentuk resume.
Referensi :
1. Drs. Agus Salim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI(1974 1975), Bina Ilmu
2. DR. Victor 1. Tanja, HMI, Sejarah dan Kedudukannya Ditengah Gerakan Muslim Pembaharu Indone¬sia, Sinar Harapan, 1982.
3. Prof. DR. Deliar Noer, Partai Islam Dipentas Nasional, Graffiti Pers, 1984
4. Sulastomo, Hari hari Yang Panjang, PT. Gunung Agung, 1988
5. Agus Salim Sitompul, Historiografi HMI, Tintamas, 1995
6. Ramli Yusuf (ed), 50 tahun HMI mengabdi, LASPI, 1997.
7. Ridwan Saidi, Biografi A. Dahlan Ranuwiharjo, LSPI, 1994.
8. M. Rusli Karim, HMI MPO Dalam Pergulatan Politik di Indonesia, Mizan, 1997
9. Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia, Respon Cendikiawan Muslim Masa Orde Baru, LSI 1987.
10. Muhammad Hussein Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, LiteraAntarNusa
11. Dr. Badri Yatim, MA, Sejarah Peradaban Islam, 1, 11, 111, Rajawali Pers
12. Thomas W. Arnold, Sejarah Dakwah Islam
13. Moksen ldris Sirfefa et. Al (ed), Mencipta dan Mengabdi, PB HMI, 1997
14. Hasil hasil Kongres HMI
15. Sejarah Kohati
16. Sharsono, HMI Daiam Lingkaran Politik Ummat Islam, Cl IS, 1997.
17. Prof. DR. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam Indonesia (1902 1942), LP3ES, 1980.

JENJANG:
LATIHAN KADER I MATERI:
KONSTITUSI HMI ALOKASI WAKTU:
10 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum:
Peserta dapat Memahami ruang lingkup konstitusi
Tujuan Pembelajaran Khusus:
1. Peserta dapat menjelaskan ruang lingkup konstitusi HMI dan hubungannya dengan pedoman pokok organissi lainnya.
2. Peserta clapat mempedomani konstitusi HMI dan pedoman pedoman pokok organisasi dalam kehidupan berorganisasi.
Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Pengantar Ilmu Hukum
1.1. Pengertian dan Fungsi Hukum
1.2. Hakekat Hukum
1.3. Pengertian Konstitusi dan arti pentingnya dalam organisasi
2. Ruang lingkup Konstitusi HMI
2.1. Makna Mukodimah AD HMI
2.2. Makna HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam
2.3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HMI
2.3.1. Masalah keanggotaan
2.3.2. Masalah Struktur Kekuasaan
2.3.3. Masalah Struktur Kepemimpinan
3. Pedoman-pedoman Dasar Organisasi
3.1. Pedoman Perkaderan.
3.2. Pedoman Kohati
3.3. Pedoman Lembaga Kekaryaan
3.4. Pedoman atribut HMI
3.5. GPPO dan PKN
4. Hubungan Konstitusi AD/ART dengan pedoman-peoman Organisasi lainnya.
Metode :
Ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, tanya jawab.
Evaluasi:
Melaksanakan test Objektif/subjektif dan penugasan.
Referensi:
1. Hasil-hasil kongres.
2. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Muhammad, Bulan Bintang, t.t.
3. Prof. DR. Mukhtar Kusuatmadja, SH, LMM dan DR. B. Sidharta, SH, Pengantar Ilmu Hukum; Suatu pengenalan Pertama berlakunya Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
4. Prof. Chainur Arrasjid, SH. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
5. UUD 1945 (untuk perbandingan)
6. Literatur lain yang relevan.

JENJANG:
LATIHAN KADER I MATERI:
MISION HMI ALOKASI WAKTU:
8 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta dapat memahami missi HMI dan hubungannya dengan status, sifat, asas, tujuan, fungsi dan peran organisasi HMI secara intergral.

Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Peserta dapat menjelaskan fungsi dan peranannya sebagai mahasiswa
2. Peserta dapat menjelaskan tafsir tujuan HMI
3. Peserta dapat menjelaskan hakikat fungsi dan peran HMI
4. Peserta dapat menjelaskan hubungan Status, Sifat, Asas, Tujuan, Fungsi dan Peran HMI secara integral

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Makna HMI sebagai Organisasi Mahasiswa
1.1. Pengertian Mahasiswa
1.2. Mahasiswa sebagai inti Kekuatan Perubahan
1.3. Dinamika Gerakan Mahasiswa
2. Hakikat keberadaan HMI
2.1. Makna HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam
2.2. Makna Independensi HMI
3. Tujuan HMI
3.1. Arti inssan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam
3.2. Arti masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT
4. Fungsi dan peran HMI
4.1. Pengertian Fungsi HMI sebagai organisasi kader
4.2. Pengertian peran HMI sebagai organisasi perjuangan
4.3. Totalitas fungsi dan peran sebagai perwujudan dari tujuan HMI
5. Hubungan netra Status, sifat,asas tujuan, fungsi dan peran HMI secara Integral


Metode:
Ceramah, diskusi, tanya jawab, permainan peran
Evaluasi:
Test Partisipatif, Test Objektif/subjektif dan penugasan
Referensi:
1. Ade Komaruddin dan Muchhrijin Fauzi (ed) HMI Menjawab Tantangan Zaman, PT. Gunung Kelabu, 1992
2. Asghar Ali Engginar, Islam dan Theologi Pembebasan, Pustaka Pelajar 1999
3. Ali Syari’ati, Ideologi Kaum Intelektual: Satuan Wawasan Islam, Mizan 1992
4. M. Rusli Karim, HMI MPO Dalam Pergulatan Politik Indonesia, Mizan, 1997
5. Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif, Pustaka Firdaus
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI
7. Ramli H.HM Yusuf (ed), Lima Puluh Tahun HMI mengabdi Republik, LASPI, 1997
8. Dr. Fiktor Imanuel Tanja, HMI sejarah dan Kedudukannya di tengah kedudukan Muslim Pembaharu Indonesia, Sinar Harapan, 1982
9. Referensi Lain Yang Relevan.

JENJANG:
LATIHAN KADER I MATERI:
NILAI DASAR PERJUANGAN NDP (HMI) ALOKASI WAKTU:
8 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta dapat memahami latar belakang perumusan dan kedudukan NDP serta subtansi materi secara garis besar dalam organisasi.
Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Peserta dapat menjelaskan sejarah perumusan NDP dan kedudukannya da;am organisasi
2. Peserta dapat menjelaskan hakikat sebuah kehidupan
3. Peserta dapat menjelaskan hakikat kebenaran
4. Peserta dapat menjelaskan hakikat penciptaan alam semesta
5. Peserta dapat menjelaskan hakikat penciptaan manusia
6. Peserta dapat menjelaskan hakikat masyarakat
7. Peserta dapat menjelaskan hubungan antara iman, ilmu dan amal
Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Sejarah perumusan NDP dan kedudukan NDP dalam organisasi HMI
1.1. Pengertian NDP
1.2. Sejarah Perumusan dan lahirnya NDP
1.3. NDP sebagai kerangka Global Pemahaman Islam dalam konteks organisasi HMI
1.4. Hubungan antara NDP dan Mision HMI
1.5. Methode pemahaman NDP
2. Garis besar Materi NDP
2.1. Hakikat Kehidupan
2.1.1. Analisa Kebutuhan Manusia
2.1.2. Mencari kebenaran sebagai kebutuhan dasr manusia
2.1.3. Islam sebagai sumber kebenaran
2.2. Hakikat Kebenaran
2.2.1. Konsep Tauhid La Ila Ha Illallah
2.2.2. Eksistensi dan sifat-sifat Allah
2.2.3. Rukun iman sebagai sebagai upaya mencari kebenaran
2.3. Hakikat Penciptaan Alam Semesta
2.3.1. Eksistensi Alam
2.3.2. Fungsi dan Tujuan Penciptaan Alam
2.4. Hakikat-hakikat penciptaan Manusia
2.4.1. Eksistensi Manusia dan Kedudukannya diantara mahkluk lainnya
2.4.2. Kesetaraan dan kedudukan manusia sebagai khalifah dimuka bumi
2.4.3. Manusia sebagai hamba Allah
2.4.4. Fitra, kebebasan dan tanggungjawab manusia
2.5. Hakikat Masyarakat
2.5.1. Perlunya menegakan keadilan dalam masyarakat
2.5.2. Hubungan Keadilan dan Kemerdekaan
2.5.3. Hubungan Keadilan dan kemakmuran
2.5.4. Kepemimpinan untuk menegakkan keadilan
2.6. Hakikat Ilmu
2.6.1. Ilmu sebagai jalanmencari kebenaran
2.6.2. Jenis-jenis Ilmu
3. Hubungan antara Iman, Ilmu dan Amal
Metode :
Ceramah, diskusi, tanya jawab
Evaluasi :
Test objektif/subjektif, penugasan dan membuat kuisoner
JENJANG:
LATIHAN KADER I MATERI :
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI ALOKASI WAKTU:
8 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta dapat memahami pengertian, dasar-dasar, sifat dan fungsi kepemimpinan, manajemen dan organisasi.
Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Peserta mampu menjelaskan pengertian, dasar-dasar sifat serta fungsi kepemimpinan
2. Peserta mampu menjelaskan pentingnya fungsi kepemimpinan dan manajemen dalam organisasi
3. Peserta dapat menjelaskan dan mengapresiasikan kharakteristik kepemimpinan dalam Islam

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Pengertian, tujuan dan fungsi kepemimpinan, manajemen dan organisasi
2. Kharakteristik kepemimpinan
2.1. Sifat-sifat Rasul sebagai etos kepemimpinan
2.2. Tipe-tipe kepemimpinan
2.3. Dsar-dasar manajemen
2.4. Unsur manusia dalam manajemen
2.5. Model-model manajemen
3. Organisasi sebagai alat perjuangan
3.1. Teori-teori organisasi
3.2. Bentuk-bentuk organisasi
3.3. Struktur organisasi
4. Hubungan antara kepemimpinan, manajemen dan organisasi
Metode :
Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi
Evaluasi :
Test Partisipatif, test objektif/subjektif
Referensi :
1. Amin Wijaya T, Manajemen Strategik, PT. Gramedia, 1996
2. Charles J. Keating, Kepemimpinan dalam manajemen, Rajawali Pers, 1995
3. Dr. Ir. S.B. Lubis & Dr. Martani Hoesaini, Teori Organisasi: Suatu pendekatan makro, Pusat studi antar Universitas Ilmu-ilmu sosial Universitas Indonesia, 1987
4. James. L. Gibson dan Manajemen, Erlangga, 1986
5. J. salusu, Pengembangan Kaqputusan Strategik, Gramedia, 1986
6. Mifta Thoha, Kepemimpinan dan manajemen, Rajawali Pers, 1995
7. Nilai Dasar Perjuangan HMI
8. Richard M. Streers, Efektifitas Organisasi, (sari manajemen), Erlangga, 1985
9. Winardi, Kepemimpinan Manajemen, Rineka Cipta, 1990
10. Dan referensi lain yang relevan
2.2. Materi Latihan Kader II (intermediate Training)

JENJANG:
LATIHAN KADER II MATERI:
TEORI-TEORI TENTANG PERUBAHAN SOSIAL ALOKASI WAKTU:
8 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta dapat memahami dan menjelaskan persefekltif Islam tentang perubahan sosial.
Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Peserta dapat menjelaskan teori-teori perubahan sosial
2. Peserta dapat menjelaskan dan merumuskan konsepsi Islam tentang perubahan sosial.
Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Teori-teori perubahan sosial
1.1. Teori Evolusi
1.2. Teori Konflik Sosial
1.3. Teori Struktural-Fungsi
1.4. Teori Moderniasi
1.5. Teori Depedensi
1.6. Teori Sistem Dunia
1.7. Paradigma People Centered Development
2. Konsepsi Islam tentang Perubahan Sosial
2.1. Paradigma Teologi Transformasi
2.2. Paradigma Ilmu Sosial Profetik
2.3. Paradigma “Islam Kiri”
Metode :
Ceramah, diskusi, studi kasus
Evaluasi :
Test Objektif/Subjektif, penugasan dengan menganalisa kasus sosial
Referensi :
1. Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama
2. Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000
3. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pusataka Pelajar, 1999
4. , Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993
5. A. Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985
6. David. C. korten, Menuju Abad ke-21 : Tindakan sukarela dan Agendan Global, yayasan obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, 1993
7. Doyle Paul Johnson, Teori sosiologi-II, PT Gramedia, 1986
8. Hasan Hanafi, Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992
9. , Kiri Islam, LKIS, 1995
10. Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial : Reformasi atau Revolusi, Rosda Karya, 1999
11. , Islam Alternatif, Mizan, 1987
12. Maksum (ed), Mencari Ideologi Alternatif: Polemik Agama Pascaideologi Menjelang Abad 21, Mizan, 1994
13. Max Wber, Etika Prostestan dan semangat kapitalisme, Pustaka Promethea, 2000
14. Muhadi sugiono, Kritik Antonio Gramci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, Pustaka Pelajar, 1999
15. Moeslim Abdurrahim, Islam Alternatif, Pustaka Firdaus, 1997
16. Roger Simon, Gagasan politik gramci, Pustaka Pelajar 1999
17. Suwarno & Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan, (Edisi Revisi), LP3ES, 2000
18. Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, Bina Aksara, 1989
19. Tom Cambell, Tujuh Teori Sosial : Sketsa, Penilaian, Perbandingan, Kanisius, 1994
20. Reverensi lain yang relevan.

JENJANG:
LATIHAN KADER I MATERI:
PENDALAMAN MISSI HMI ALOKASI WAKTU:
8 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta mampu memahami, menganalisa dan menformulasikan prospek dan tantangan Missi HMI secara utuh dalam dinamika perubahan Sosial.
Tujuan Pernbelajaran Khusus
1. Peserta dapat menjelaskan dan merumuskan permasalahan HMI secara Internal dalam menjalankan missi HMI
2. Peserta dapat mengidentifikasi dan merumuskan prospek dan tantangan HMI di masa akan datang.

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Posisi dan Keluasan peran HMI
1.1.Posisi dan Peran HMI dalam dtMia Kemahasiswaan
1.2.Posisi dan Peran HMI dalam dunia Kepemudaan
1.3.Posisi dan Peran HMI dalam dimensi sejarah kehidupan bangsa dan negara
2. Permaslahan permasalahan HMI
2.1.Permasalahan HMI dalam menjalankan fungsinya
2.2.Permasalahan HMI dalam menjalankan perannya
2.3.Permasalahan HMI dalam mengembangkan missinya
3. Prospek dan tantangan HMI di masa datang
3.1. Prospek dan tantangan HMI dalam dunia Kemahasiswaan
3.2.Prospek dan tantangan HMI Dalam dunia Kepemudaan
3.3.Prospek dan tantangan HMI dalam perubahan sosial
3.4.Prospek dan tantangan HMI dalam pengembangan Organisasi
4. Prospek dan Tantangan HMI dalam dunia Global.
Metode :
Diskusi, tanya jawab, dan simulasi kelompok.
Evaluasi:
Test objektif/Subjektif dan penugasan dalam bentuk makalah kelompok.
Referensi :
1. AD/ART HMI serta Pedornan Organsasi
2. Nilai Dasar Perjuangan HMI
3. Agus Salim Sitompul
4. Ali Syari'ati, Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1992
5. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999
6. BJ. Balon, Pergumulan Islam di Indonesia 1945 1972, Grafika Pers, 1985
7. Crisbianto Wibisono, Pemuda dalam Dinamika Sejarah Bangsa, Sekretariat Menpora Ri, 1986
8. Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, Grafiti Pers, 1984
9. Fachri Ali dan Bakhtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam, Mizan 1986
10. Francois Railon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, LP3ES 1985
11. Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi? Rosdakarya, 1999
12. M. Dawam Raharjo, Intelektual, Integensia dan prilaku politik Bangsa, Mizan 1992
13. Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia, Lingkaran Studi Indonesia, 1987
14. Moeslim Abdurrahman, Islam Transformartif, Pustaka Firdaus, 1997
15. Ridwan Saidi, Mahasiswa dan Lingkaran Politik, Mappusy, Ul 1989
16. Rusli Karim, HMI MPO Dalam Pergulatan Politik Islam Indonesia, Mizan, 1997
17. Victor Immanuel Tanja, HMI, dan Kedudukannyaa di Tengah Gerakan Muslim Pembaharu Indonesia, Sinar Harapan, 1987
18. Literatur lain yang relevan.

JENJANG :
LATIHAN KADER II MATERI :
PENDALAMAN NILAI DASAR
PERJUANGAN (NDP-HMI) ALOKASI WAKTU :
12 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta dapat memahami dan mengaplikasikan Nilai Dasar Perjuangan HMI
Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Peserta dapat merumuskan esensi ajaran tentang kemsyarakat
2. Peserta dapat menjelaskan esensi ajaran Islam tentang tugas Khalifahan
3. Peserta dapat merumuskan esensi ajaran Islam tentang keadilan Sosial dan Ekonomi

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Wsensi ajaran Islam tentang Khalifah Fil Ardh
1.1.Hakekat Fungsi dan Peran manusia di dunia
1.2. Hak dan tanggung jawab manuisa di dunia
2. Esensi ajaran Islam tentang Kemasyarakatan
2. 1. Islam sebagai ajaran rahmatan Lil 'alamin
2.2.Dasar dasar Islam tentang Kemasyarakatan
3. Esensi ajaran Islam tentang Keadilan Sosial dan keadilan Ekonomi
3.1. Hakekat keadilan dalam Islam
3.2.Konsep Keadilan Sosial dalam Islam
3.3. Konsep Keadilan Ekonomi
Metode :
Ceramah, Dialog, Studi Kasus dan Diskusi Kelompok
Evaluasi:
Pemandu memberikan test Objektif/ Subjektif dan Resume Studi Kasus
Referensi :
1. Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI
2. Ali Syari'ati, Ideologi Kaum Intelekstual, Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1992
3. Tugas Cendikiawan Muslim, Srigunting, 1995
4. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999
5. Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993
6. A. Syafii Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985
7. Hasan Hanafi, Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992
8. Kiri Islam, LKIS, 1995
9. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987
10. Nilai nilai Dasar Perjuangan HMI (pokok)
11. Literatur lain yang relevan.


JENJANG :
LATIHAN KADER II MATERI :
IDEOPOLITOR, STRATEGI DAN TAKTIK ALOKASI WAKTU :
10 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta dapat memiliki wawasan dan mempu menganalisa tentang perkembangan ideologi dunia, dan penerapan strategi taktik

Tujuan Pembelajaran Khusus

1. Peserta mampu memahami dan menganalisis perkembangan Ideologi dunia dan pengrauhnya terhap perubahan sosial
2. Peserta dapat menerapkan keterkaitan ideologi dan strategi taktik dalam menjalankan missi organisasi

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Perbandingan Mahzab Ideologi dunia
1.1.Marxixrne
1.2.Liberalisme
1.3.Sosialisme
1 .4. Kapitalisme
1.5.Nasionalisme
1.6.Komunisme
2. Ideologi dan Perubahan Sosial
2.1. Ideologi dan Sistem Ekonomi
2.2. Ideologi dan Sitem Politik
2.3. Ideologi dan Sistem Sosial
2.4. Ideologi dan Sistern Budaya
3. Etika Relegius dan Perubahan sosial
4. Peran stratak sebagai alat perjuangan organisasi

Metode :
Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi:
Test Subjektif, Test Objektif, case Study dan Resume
Referensi :

1. Nilai Dasar Perjuangan HMI
2. Alija Ali Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah, Mizan 1992
3. Karl Menheim, Ideologi dan Utopin, Kanisius, 1993
4. Zbigniev Brzezinki, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abadke 21, Remajz Rosdakarya, 1990
5. Murthada Mutthahari, Perspektif al Qur'an tentang masyarakat dan Sejarah, Mizan, 1986
6. M. Amin Rais, Islam antara kita dan Fakta, Mizan 1986
7. Jorge Larrain, Konsep Ideologi, LKPSM, 1996
8. Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 1989
9. Hanafi Hasan, Agama, Ideologi dan Pembangunan, P3M, 1991
10. Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986
11. "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984
12. Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxixme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985
13. Ideologi Kaum Intelektual, Mizan, 1992
14. Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998
15. Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 1999
16. Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 1985
17. Nurkholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Paramadina, 1995
18. Anthony Gidden, The Third Way dalan Ketiga Pembaruan Demokrasi), PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2000
19. Maksum (ed). Mencari Ideologi Alternatif : Polemik Agama Pascaideologi Menjelang Abad 21, Mizan, 1994
20. Literatur lain yang relevan.

JENJANG :
LATIHAN KADER II MATERI :
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI ALOKASI WAKTU :
8 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta dapat memahami dan memiliki Kedalaman pengatahuan tentang Kepemimpin dan Manajemen Organisasi

Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Peserta meiliki kedalaman Pengatahauan dalam kepemimpinan, manajemen dan organisasi
2. Pserta dapat merumuskan serta merencanakan langkah langkah pelaksanaan Manajemen Organisasi.
Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Pendalaman KePemimpinan
1.2. Posisi, Fungsi dan Peran Pemimpin dalam Manajemen
1.2. 1. Pengembangan Kepemimpinan dalam Problem Solving
1.2.2. Aspek Komunikasi Sosial (human relation)
2. Pendalaman Manajemen
2.1. Aspek Perencanaan
2.1.1. Teknik Perumusan Masalah
2.1.2. Analisis SWOT
2.2.Pelaksanaan dan Pengendalian
2.2.1. Teknik teknik Pengendalian
2.2.2. Analisis Lingkungan Organsasi
3. Manajemen Strategik
3.1. Aplikasi Strategi dan Taktik dalam KePemimpinan
3.2. Aplikasi Strategi dan Taktik dalam Organisasi
Metode :
Ceramah, Diskusi, Studi Kasus
Evaluasi:
Test Objektif, Subjektif, Analisis Kasus
Referensi :
1. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, PT Pantja Simpati, 1992
2. Kejutan dan Gelombang, PT Pantja Simpati, 1987
3. Kejutan dan Masa Depan, PT Pantja Simpati, 1987
4. Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, 1996
5. Amin Wijaya T. Manajemen Strategik, PT Ramedia, 1996
6. Cristianto Wibisono, Pemuda dan Dinarnika Sejarah Perjuangan Bangsa, Menpora, 1986
7. Charles J. Keating, Kepernimpinan dalam manajemen, Rajawali Pers, 1995
8. DR.Ir. S.B. Hari Lubis & DR. Martani Hoesaini, Teori Organisasi: Suatu Pendekatan; Makro), Pusat Studi Antar Universitas 11mu ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987
9. Jarnes L. Gibson, Organisasi dan manajemen, Erlangga, 1986
10. J. Salusu, Pengembangan Keputusan Strategik, Gramedia, 1986
11. Miftah Thoha, Kepernimpinan dan Manajemen, Rajawali Pers, 1995
12. Nilai Dasar Perjuangan HMI
13. Richard M. Streers, Efektifitas Organisasi, (seri manajemen), Erlangga, 1985
14. Winardi, Kepernimpinan manajemen, Rineka Cipta, 1990
15. Dan referensi lain yang relevan.

2.3. Materi Latihan Kader III (Advance Training)
Dalam penentuan materi Latihan Kader III selain materi lanjutan, seperti Pendalaman NDP,
Pendalaman Missi HIVII, Kepernimpinan dan Manajemen Organisasi serta wawasan Internasional, materi pokok lainnya yang sangat penting disajikan adalah materi yang mampu memunculkan teori teori dan metodologi pernecaahan masalah masalah sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan teori dan metodologi, menjadi titik perhatian utama. Sehingga melalui LKIII peserta dapat menemukan, memahami dan memecahkan problem problem sosial, baik ekonomi, politik, hukum dan budaya. Karenanya penyusunan materi LK III sangatterkait pada persoalan sosial, kebangsaan dan keummtan kekinian. MisaInya, Teori dan Metodelogi membangun Masyarakat yang demokratis, sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan problem budaya ekonomi dan sosial lainnya.
Oleh karena itu, Dalam penentuan materi, kemampuan dan peran Panitia Pengarah Menjadi sangat
penting Dalam menemukan masalah yang menjadi pokok materi serta tujuan dan target capaian materi.

JENJANG :
LATIHAN KADER III MATERI :
PENDALAMAN NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP-HMI) ALOKASI WKTU :
12 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta memiliki kedalaman wawasan serta aplikasi Nilai Dasar dalam konteks berbangsa, bernegara dan perubahan sosial.

Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Peserta dapat memahami serta mengaplikasikan Nilai Dasar Perjuangan dalam onteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Peserta mampu merumuskan gagasan alternatif tentang problematika hubungan ajaran Islam dengan perubahan Sosial.

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Pandangan Islam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara
1.1.Makna Piagarn Jakarta
1.2. Perkembangan Pernikiran Islam tentang konsep kenegaraan
1.3. Perkembangan pernikiran Islam tentang konsep Ummah
2. Islam dan perubahan Sosial
Perkembangan pernikiran tentang fungsi agama
Perkembangan pemikiran tentang hubungan agama dan perubahan sosial
Perkembangan pemikiran tentang konsep Islam dan masalah sosial, politik ekonomi dan budaya.
Metode :
Ceramah, Diskusi dan Tutorial
Evaluasi:
Test, Subjektif, Test Objektif, Case Study dan resume
Referensi :
1. Nilai Dasar Perjuangan HMI
2. Tafsir Al Qur'an Departemen Agama RI
3. Dr. Marchel A. boisard, Humanisme Dalam Islam, Bulan Bintang 1982
4. Dr. Fazlur Rahman, Membuka Membuka Pintu ljtihad, Pustaka Slamn, 1984
5. Islam Modernis: Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka, 1985
6. Islam, Binarupa Aksara, 1987
7. Tema tema Pokok Al Qur'an, Pustaka 1985
8. Dr. Nurkholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, 1987
9. Islam, Doktrin dan peradaban, Peramadina, 1995
10. Islam Agama Peradaban, Paramadina, 1995
11. Islam Agama Kemanusiaan, Peramadina 1997
12. Masyarakat Relegius, Paramadina, 1995
13. Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan : Risalah Zakat (pajak) dalam Islam, P3M, 1993
14. Alvin Toffler, Gelombang, PT. Panjta Simpati, 1989
15. Kejutan Masa Depan PT. Panjta Simpati, 1989
16. Pergeseran Kekuasaan, PT. Panjta Simpati, 1992
17. Ziuddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Mizan, 1986
18. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Moderenitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Mizan, 1989
19. Alija Ali Izetbegozic, membangun jalan tengah, Mizan, 1992
20. Abdulaziz A. Sachedina, Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah, Mizan, 1991
21. Budhy Munawar Rahman, (ed) kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina, 1995
22. Donald Eugene Smith, Agama dan Modernsasi Politik, Rajawali Pers, 1985
23. Hasan Hanafi, Agama, Odieologi dan Pembangunan, P3M, 1991
24. M. Dawam Raharjo, Ensiklopedia Al-Qur’an, Paramadina, 1996
25. Dr. Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1995
26. Dr. Nabil Subdhi Ath-Thawil, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara muslim, Mizan, 1982
27. Dr. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam Indonesia, Mizan, 1995
28. Yustiono (dkk-ed), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, yayasan Festifal Istiqlal, 1993
29. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987
30. Aswab Mahasin, (dkk-ed), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Yayasan Festifal Istiqlal, 1996
31. Literatur lain yang relevan

JENJANG :
LATIHAN KADER III MATERI :
PENDALAMAN MISSI HMI ALOKASI WAKTU :
12 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta dapat memahami tentang permasalahan intern dan ekstern organisasi serta mampu mengembangkan organisasi
Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Peserta memiliki kemampuan analisis dan mengidentifikasi tentang permasalahan intern dan ekstern organisasi
2. peserta mampu mengembangkan pemikiran alternatif tentang problem pengembangan organisasi HMI
Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Perkembangan Lingkungan Internasional dan dampaknya bagi HMI
2. Perkembangan Lingkungan Nasional dan dampaknya bagi HMI
Perkembangan Perguruan Tinggi dan dampaknya bagi HMI
Perkembangan Generasi Muda dan dampaknya bagi HMI
Perkembangan Khusus Umat Islam dan dampaknya bagi HMI
Perkembangan kebudayaan bangsa dan dampaknya bagi HMI
Perkembangan kehidupan politik nasional dan dampaknya bagi HMI
Beberapa alternatif pengembangan HMI dimasa depan
3. Permasalahan Intern organisasi HMI
Permasalahan Perkaderan
Permasalahan Kemampuan Organisasi
Permasalahan Kepemimpinan
Permasalahan Partisipasi dan Pembangunan
Metode :
Ceramah, Diskusi, dan Tutorial
Evaluasi
Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume
Referensi :
1. Dr. Victor Immanuel Tanja, HMI, sejarah dan kedudukan di tengah Gerakan Muslim Pembagaru, Sinar Harapan, 1982
2. Dr. Agus Salim Sitompul, Pemikiran HMI, dan Relevansinya dengan Pembangunan Nasional, Bina Ilmu, 1986
3. Dr. Moh. Kamal Hassan, Modernisasi Indonesia, bina Ilmu, 1987
4. BJ. Bolland, Pergumulan Islam di Indonesia, 1945-1972, Graffiti Pers, 1985
5. Cristianto Wibisono, Pemuda dan Dinamika Sejarah Perjuangan Bangsa, Menpora, 1987]
6. AD/ART HMI dan pedoman-pedoman lain
7. Drs. Ridwan Saidi, Pembangunan Politik, dan Politik Pembangunan, Pustaka, Panjimas, 1983
8. --------, Mahasiswa dan lingkaran Politik, MAPPusy, 1988
9. Awad Bahasoan, Arah Baru Islam: Suara Angkatan Muda, Prisma, No Ekstra, 1984
10. Dr. Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam, Salahuddin Pers, 1985
11. --------, Oaradigma Islam, Mizan, 1991
12. --------, Identitas Politik Umat Islam Indonesia, Mizan, 1995
13. Djohan Effendi dan Ismail Natsir, Pergolakan Pemikiran Islam, (Catatan Harian Ahmad Wahib, LP3ES, 1982
14. M. AS. Hikam, Demokrasoi dan Civil Society, LP3ES, 1997
15. M. Dawam Raharjo, Intelektual, Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa, Mizan. 1993
16. Ramli HM, Yusuf (ed). 50 Tahun HMI mengabdi Republik, LASPI, 1997
17. Juwono Sudarsono, Politik Ekonomi dan Strategi, Gramedia, 1995
18. Didin S. Damanhuri, Ekonomi Politik, Agenda abad ke-21, Sinar Harapan, 1996
19. Masour Fakih, Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, 1996
20. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, Panjta Simpati, 1992
21. Jhon Naisbit, Global Paradoks, Bina Rupa Aksara, 1994
22. Literatur lainnya yang relevan

JENJANG :
LATIHAN KADER III MATERI:
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI ALOKASI WAKTU :
10 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta dapat memahami aspek teori dan praktek pengambilan keputusan organisasi dan mengembangkan model-model kepemimpinan.
Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Peserta dapat menguasai teori pengambilan keputusan dan mampu menerapkan, baik dalam organisasi profesional maupun organisasi kemasyarakatan
2. Peserta mampu mengembangakan dan memproyeksikan model-model kepemimpinan nasional dalam praktek kenegaraan
Pokok Bahasan/Sub pokok Bahasan
1. Teori dan Praktek Pengambilan Kaputusan
Pengambilan Keputusan dalam kepemimpinan dan manajemen organisasi
Teori-teori pengambilan keputusan
Praktek nyata dalam organisasi perofesional dan organisasi sosial kemasyarakatan
Beberapa hambatan kultural dan struktural
2. Pengembangan model kepemimpinan bangsa dimasa depan
Masalah ipoleksusbud dan pengaruhnya terhdap karakteristik kepemimpinan bangsa
Pola rekruitmen kepemimpinan bangsa dan masalahnya
Tipologi Kepemimpinan bangsa dan masalanya
Beberapa alternatif Kepemimpinan Nasional
Kualitas-kualitas yang diperlukan dalam kepemimpinan Nasional
Metode :
Ceramah, Diskusi, Simulasi dan Studi Kasus
Evaluasi :
Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume
Referensi :
1. Prajudi Atmosudirdjo, Pengambilan Keputusan, Ghalia Indonesia, 1987
2. Sondan P. Siagian, Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan, Gunung Agung, 1988
3. Andrew A. Danajaya, Sistem Nilai Manajer Indonesia, PPM, 1986
4. Marbun (ed), manajemen dan Kewirausahaan Jepang, PPM, 1986
5. Robert Van Niel, Munculnya elit Modern Indonesia, Pustaka Jaya, 1983
6. Prisma, “Peralihan Generasi: Siapa Mengganti Siapa? No. 2, 1980
7. Buchari Zainun, Manajemen dan Motivasi, Balai Aksara, 1981
8. KJ. Radford, Analisis Keputusan Manajemen, Erlangga, 1984
9. Max Weber, The Theory Of Social and Economic Organization, Oxford University Pres, 1947
10. Herbet A. Simon, Perilaku Administrasi, Suatu Studi Tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi, Bina Aksara, 1982
11. ----------, The New Science of Management Decision, Prenticc Hall, 1977
12. Igor H. Insoff, From Strategis Planning to Strategis Management, Jhon Wiley & Sons, 1976
13. ---------, Strategic Management, Jhon Wiley Sons, 1981
14. Charles J Keating, Kepemimpinan : Teori dan Pengembangannya, kanisius, 1997
15. Literatur lain yang relevan


JENJANG :
LATIHAN KADER III MATERI :
WAWASAN INTERNASIONAL ALOKASI WAKTU :
10 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta dapat memahami dan Menganalisa permasalahan Internasional.

Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Peserta memiliki kemampuan analisis tentang perkembangan dunia Internasional.
2. Peserta memiliki kemampuan analisis dan mengindentfikasi tentang perkembangan dunia Internasional dan pengarushnuya terhadap pernbangunan Indonesia.

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan

1. Dasar dasar kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia.
1.1.Sejarah diplomasi moderen Indonesia
1.2. Politik luar negeri bebas aktif dan lingkungan strategis Konsentrik
1.2.1. lndonesia dan ASEAN,
1.2.2. Indonesia dan GNB.
1.2.3. Indonesia dan Dunia Islam (OKI).
1.2.4. Indonesia dan PBB.
2. Dinamika hubungan ekonomi antar bangsa.
2.1.Kecendrungan integrasi ekonomi intemasional
2.1.1. Liberalisasi perdagangandan investasi.
2.1.2. Organisasi perdagangan dunia.
2.2.Regionalisasi kerjasama ekonomi
2.2.1. European economic community (MEE).
2.2.2. NAFTA (Nort American Free Trade Area).
2.2.3. AFTA ( Asean Free Trade Area).
2.2.4. APEC (Asean Pasific Economi corporation).
2.2.5. Sub region Economic Growth
2.2.5.1. SIJORI (Singapura, Johor, Riau).
2.2.5.2. IMT GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Tringle).
2.2.5.3. BINP EAGA (Brunei Darusalam, Malaysia, Indonesia East Asean Growth Area).
2.2.5.4. AIDA (Audstralia Indonesia Deplopment Area).
3. Politik Keamanan Internasional dan dampaknya bagi HANKAM Indonesia.
3.1.ASEAN Region Forum.
3.2.Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonic pasca perang dingin.
3.2.1. AS dan dewan Keamanan PBB.
3.2.2. AS dan NATO.
3.2.3. AS dan percaturan Keamanan di Asia Pasific.
4. Perubahan tata kehidupan global dan dampaknya bagi perkerribangan bangsa.
4.1.Dampaknya terhadap perkembangan Sosial ekonomi.
4.2. Dampaknya terhadap perkembangan sosial Politik.
4.3.Dampaknya terhadap perkembangan sosial budaya.
5. Isu Isu Strategis hubungan antar bangsa pasca perang dingin.
5.1.Masalah hutang luar negeri dan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi negara negara berkembang (Selatan).
5.2.Masalah HAM, demokrasi dan lingkungan hidup dalam pernbangunan ekonomi negara negara berkembang.
5.3.Fenomena negara industri baru dalam dinamika hubungan negara maju dan berkembang (Utara selatan).
Referensi :
1. Juwono Sudarsono dkk, Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan, Dunia Pustaka Jaya, 1996
2. Theodore A Colombis dan James H Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional :Keadilan dan Power, CV Abidin 1990
3. Ida Anak Agung, Twenty Year Indonesia Foreign Policy, Paris: Mouton, The Haque 1973
4. Paul R Viotti & Mark V Kauppi, International Relation Theory: Realism, Pluralism, and Globalism, Toronto: Maxwell Macmillan Publisher, 1993
5. Rj. Barry Jons, Globalization and Interdepedence in The International Political Economic: Retoric and Reality, London : St martin setuju Press Inc, 1995
6. Dorodjatun Koentjorojakti dan Keiji Omura (ed), Indonesia Economic in The Changing World, Tokyo LPEM FE Ul dan Institute Of Developing Economies, 1995
7. Heru Utomo Kuntjorojakti, Ekonomi Politik Internasional di Asia Fasifik, Airlangga, 1995
8. Bernard Hoekman dan Michael Costecki, The Political Economy Of The Word Trading System – From GATT to WTO, New York, Oxford University Press, 1995
9. Rahman Zainuddin dkk, Pembangunan Demokratisasi dan Kebangkitan Islam di Timur Tengah, Center For Middle East Society, 1995
10. M. Riza Sihbudi, Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika , Pustaka Hidayat, 1993
11. Sammuael P. Hutington, Gelombang Demokrasi Ketiga, Graffiti, 1995
12. Sorten, Menuju Abad XXI , Yayasan Obor, 1993
13. Jhon Naisbitt, Global Paradoks, Bina Rupa Aksara, 1994
14. Sidney Jones, Asian Human Rights, Economic Growth and United states Policy, Dalam "Current History" Vol 1995 No. 605, Dec 1996
15. David Piarce, Ed.al, Sustainable Development : Economic and Environment in the third Worl, London Earthscan Publication Ltd
16. M. Sabar, Politik Bebas Aktif, CV. Masagung, 1997
17. Peter H Leadeni dkk, Ekonomi Internasional, Erlangga, 1986
18. Richard J. Barnet dkk, Menjangkau Dunia, LP3ES, 1983

3. Metode Training
Dengan memahami tentang gambaran kurikulum dan aspek aspek yang perlu dipertimbangkan di atas, maka metode yang tepat yakni penggabungan antara :
a. Sistem diskusi, yakni suatu metode pernahaman materi training secara diskutif (pertukaran pikiran yang bebas) dan kumunikatif.
b. Sistem ceramah (dialog), yakni suatu metode pemahaman materi melalui tanya jawab.
c. Sistem penugasan, yaitu metode pemahaman materi dengan mempergunakan keterampilan peserta dengan sasaran:
 Mempergunakan kemampuan kemampuantertentu,v
 Penulisan penulisan,v
 Kerja lapangan,v
 Bentuk bentuk trial dan error (v Dinamika kelompok
 Studikasusv
 Simulasi dan lain sebagainya.v

Dalam setiap jenjang dan bentuk training, ketiga sistem itu tergabung menjadi satu. Penggunaanya disesuaikan dengan tingkat kernatangan peserta, jenjang atau forum training yang ada. Dalam penerapan metode training prosentasenya berbeda berbeda secarakuantitatif, untuk itu prosentase tiap tiap training dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Semakin matang peserta training, jenjang dan bentuk training, maka sistem diskusi lebih besar prosentasenya.
b. Makin kecil kernatangan peserta, jenjang dan bentuk training, maka diskusi memiliki prosentase yang lebih kecil sebaliknya sistim ceramah dan teknik diolog semakin lebih besar prosentasenya.
c. Sistim penugasan dipergunakan pada setiap training hanya saja bentuk penugasan tersebut harus diselaraskan dengan tingkat kernatangan pesertanya, jenjang dan bentuk training, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut
Ø Training yang diikuti oleh peserta yang tingkat kematangan berpikirnya relatif lebih tinggi dan jenjang training yang lebih tinggi maka penugasan lebioh ditekankan secara diskriftif (pembuatan paper ilmiah, paper paper laporan dsb.)
 Trainging yang diikuti peserta yangØ tingkat kernatangan berpokirnya relatif lebih rendah maka ketermpilan fisik (gerak, mimik, aktifitas praktis), sistim ini merupakan pendekatan metode "trial and error".

Pemilihan dan penentuan metode training disesuaikan dengan jenjang dan materi materi training yang akan disajikan. Pendekatan yang digunakan secara filosofis, psikologis, sosiologis, historis dan sebagainya. Gambaran tentang metode yang digunakan dalam training sesuai menurut jenjangnya, adalah sebagai berikut :
a. Latihan Kader I
 Penyampaian bersifat penyadaran, penanaman dan penjelasan.Ø
 Teknik : ceramah, tanya jawab/dialog, penugasan (resume)Ø
 Proses belajar mengajar (PBM/pembelajaran): penceramah menyampaikan materi dan peserta bertanya tentang hal hal tertentu.Ø
b. Latihan Kader II
 Penyampaian bersifat analisis, pengembangan dan bersifat praksis.Ø
 Teknik: ceramah, dialog penugasan (membuat makalahtanggapan atau makalah analisissebuah kasus).Ø
 Session khusus dalam bentuk tutorial.Ø
c. Latihan Kader III
 Penyajian bersifat analisis problematik dan altematif.Ø
 Teknik: ceramah, dialog, penugasan membuat makalah banding (peserta membuat alternatif pemecahan secara konsepsional).Ø
 Konsep belajar mengajar (PBM/pembelajaran) : penceramah bersifat mengakat masalah, kemudian peserta membahas.Ø
 Session khusus dalam bentuk tutorialØ
 Session khusus dalam bentuk praktek lapanganØ
4. Evaluasi Training
1. Tujuan :
 Mengukur tingkat keberhasilan trainingØ
2. Sasaran :
 KognitifØ
 AfektifØ
 PsikomotorikØ
3. Alat Evaluasi
 Test ObjektifØ
 Test Subjektif (esai)Ø
 Test SikapØ
 Test KeterampilanØ
4. Prosedur Evaluasi :
 Pre-TestØ
 Mid-Test (evaluasi proses)Ø
 Post-TestØ
5. Pembobotan
• LK – I : Kognitif : 30 %
Afektif : 50%
Psikomotorik : 20%
• LK – I : Kogbnitif : 40%
Afektif : 30%
Psikomotorik : 30%
• LK – III : Kognitif : 40%
Afektif : 20%
Psikomotorik : 40%







BAB III
PEDOMAN FOLLOW UP

1. Pendahuluan

HMI adalah suatu organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai organisasi kader. Hal ini berarti bahwa semua aktifitas yang dilaksanakan oleh HMI adalah dalam rangka kaderisasi utnuk mencapai tujuan HMI. Dengan demikian perkaderan di HMI merupakan training atau pelatihan foramal saja, tetapi juga melalui bentuk bentuk dan peningaktan kualitas keterampilan berorganisasi yang lazim disebut sebagai Follow Up training. Follow Up training tersebut diantaranya adalah Up Grading dan aktifitas yang berfungsi sebagai pengembangan sehinggga kualitas diri anggota akan meningkat secara maksimal.
Follow Up training merupakan kagiatan perkaderan HMI yang bersifat pengembangan, tetapi juga tetap merujuk pada Anggaran Dasar HMI dalam hal ini pasal 5 tentang usaha. Pedoman follow up training ini dimaksudkan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas diri anggota setelah mengikuti jenjang training formal tertentu. Namun demikian pedoman ini jangan diartikan sebagai aktifitas seorang kader. Tetapi hanya merupakan batas minimal yang harus dilakukan seorang kader, tetapi hanya merupakan batas minimal yang harus dilakukan seorang kader setelah mengkuti jenjang training formal tertentu.
1 . Fungsi :
• Pendalaman
• Pengayaan
• Perbaikan (remedial)
• Peningkatan
• Aplikasitif
2. Pertimbangan:
• Ada unsur Subjektifitas (pengarah)
• Kontinuitas
3. Target
 LK IØ
- Mengembangkan wawasan dan kesadaran ke islaman
- Meningkatkan prestasi akademik
- Menumbuhkan semangat militansi kader
- Menumbuhkan semangat ber HMI
- Meningkatkan kualitas berorganisasi
 LK IIØ
- Meningkatkan intelektualitas (keilmuan)
- Menumbuhkan semangat pembelaan (advokasi)
- Menumbuhkan semangat melakukan perubahan
- Meningkatkan kemampuan manajerial
- Meningkatkan kemampuan mentransformasikan gagasan dalam bentuk lisan dan tulisan
 LK IIIØ
- Melahirkan pemimpin pernimpin HMI dan nasional
- Melahirkan kader yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki
- Melahirkan kader yang memiliki wawasan general dan global

Bentuk Follow Up Training
1. Pasca LK I
a. Up Grading/Kursus kursus, meliputi:
• Keprotokoleran
• Nilai Dasar Perjuangan
• Konstitusi
• Kepengurusan
• Kesekretariatan
• Kebendaharaan
• Kepanitiaan
• Muatan Lokal
b. Aktifitas:
• Kelompok Pengkajian AL Qur'an
• Kelompok belajar
• Kelornp[ok diskusi
• Kekaryaan/keorganisasian
• Bhakti sosial
2. Pasca LK 11
a. Up Grading/Kursus kursus, meliputi:
• Training Pengelola Latihan
• Training AMT
• Training Kekaryaan
• Training Manajemen
• Training Kewirausahaan
• Latihan Kepernimpinan
• Latihan Instruktur/Pemateri
• Latihan Metodologi Riset
• Latihan Advokasi dan HAM
• Pusdiklat Pimpinan
b. Aktifitas
• Kelompok Penelitian
• Kelompok diskusi
• Kekaryaan
• Pendampingan rakyat
• Pengabdian Masyarakat secara umum
• Pembentukan kelompok untuk melaksanakan desa binaan
3. Pasca LK III
a. Up Grading/Kursus kursus meliputi:
• Up Grading Ideologi, Strategi – Taktik
• Up Grading Manajemen Organisasi
• Up Grading Kepernimpinan
• Training Kewirausahaan
• Training training kekaryaan lainnya
b. Aktifitas:
• Pernbentukan jaringan kerja
• Perintisan jalur profesionalisme
• Pengabdian Masyarakat berdasarkan disiplin ilmu

II. Pedoman Kurikulum Up - Grading

1. Pendahuluan
Up grading di HMI merupakan bagian dari proses perkaderan, oleh karenanya up grading mempunyai peran penting untuk mencapai tujuan perkaderan dan tujuan organisasi. Up grading di lingkungan HMI sangat bervariasi, misaInya up grading Instruktur NDP, Training Pengelola Latihan (Senior Course), Up grading organisasi, manajemen dan kepemimpinan, Up grading Administrasi Kesekretariatan, dan lain sebagainya. Selain Up grading yang bersifat ke HMI an, terdapatjuga Up grading atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Korp HMI Wati (KOHATI) dan Lembaga kekaryaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme kader HMI. Oleh karena itu diperlukan pedoman yang dapat dijadikan sebagai guidance untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pedoman Up grading yang terdapat di dalam pedoman ini adalah hanya untuk Up grading tentang pengembangan kemampuan dalam pengelolaan organisasi secara lebih baik (lebih diutamakan untuk kepentingan internal). Untuk kepentingan pengembangan kualitas dan profesionalisme anggota/kader harus dilakukan pelatihan pelatihan khusus, baik yang dilaksanakan olehn Komisariat, Cabang, Badko, PB.HMI maupun lembagalembaga kekaryaan ataupun KOHATI, menurut pembidangan masing masing. Seperti Pelatihan Kewirausahaan, peltihan Jurnalistik dan lain sebagainya.

2. Kurikulum Up Grading
2.1. Up Grading Instruktur Nilai Dasar Perjuangan
Materi : Nilai dasar perjuangan HMI
Alokasi Waktu : 40 Jam
Tujuan : Meningkatkan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh tentang Nilai Dasar Perjuangan dan kemampuan metodologis dalam memahami dan menyampaikannya.

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Sejarah perumusan NDP
2. Hubungan NDP dengan Mission HMI
3. Hubungan Konseptual kepribadian Hmi dan NDP
4. Makna NDP dalam pembentukan pola pikir, pola sikap dan pola tindak kader
5. Metodologi pernahaman NDP
5.1.Metode diskusi
5.2. Metode kajian kelompok intensif
5.3.Metode studi kasus
5.4.Metode diskusi terkendali
5.5. Metode seminar
5.6.Studi kritis NDP
6. Metodologi Penyampaian NDP
6. 1. Metode ceramah
6.2. Metode simulasi
6.3. Metode tanya jawab
6.4.Metode sosiodrama

Metode :
Ceramah, diskusi, tanya jawab, peragaan skema, kelompok kajian

Evaluasi:
Tes objektif/subjektif, observasi intensitas keterlibatan peserta dan perubahan prilak
Referensi :
1. Nilai dasar Perjuangan
2. Tim Didaktif Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, PengantarDidaktif Kurikulum PBM, Rajawali, 1989.
3. DR. Nurcholis Madjid, Tradisi Islam, Paramadina, 1997.
4. Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina, 1995
5. Islam Agama Peradaban, Paramadina, 1996
6. Islam Agama Kemanusiaan, Paramadina, 1996
7. Tosihiko Izutsu, Konsep Konsep etika Religius Di Dalam Al Quran, Tiara Wacana, 1993.
8. Ismail Raji'AL Faaruqi, Tauhid, Pustaka Bandung, 1988.
9. Ziuddin Sardar, 1 antarigaf i L lunia islam Abad 21, Mizan, 1988
10. Osman Baakar, Tauhid dan Sains, Pustaka Hidayah, 1994.
11. M. Wahyuni Nafis (Ed), Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, Paramadina, 1996.
12. M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, Paramadina, 1995.
13. M. dawam Rahardjo, EnsiklopediAI Qur'an, Paramadina, 1996.
14. Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Mizan, 1991.
15. Sayyed Hosein Nasr, Sains dan Peradaban Dalam Islam, Pustaka Bandung, 1996.
16. DR. Khalifah Adbulhakim, Hidup Yang Islami, Rajawali Pers, 1995.
17. Agussaalim Sitompul, Historiografi HMI, 1995.
18. Masdar F. Mas’ud, Agama Keadilan : Risalah Zakat (pajak) dalam Islam, P3M, 1993
19. Literatur lain yang relevan

2.2. Training Pengelola Latihan
Materi : Pengelolaan latihan.
Alokasi Waktu : 48 jam
Tujuan : Memberikan pemahaman dan kemampuan tehnis pengelolaan latihan.

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Pengantar Filsafat pendidikari.
1. 1. Pengertian pendidikan
1.2.Tugas dan fungsi pendidikan
1.3.Manusia dan proses pendidikan
1.4.Berbagai pandangan tentang proses pendidikan
1.5.Kemampuan belajar mengajar
1.6.Kurikulum dalam lembaga pendidikan
1.7. Metode dalam pendidikan
1.8.Sistem nilai dan moral Islam
1.9.Manusia dan fitrah perkembangan

2. Didaktik metodik
2.1.Pengertian didaktik metodik
2.2.Bentuk pengajaran, gaya mengajar, alat pelajaran.
2.3. Asas asas didaktik
2.3.1. Azas perhatian
2.3.2. Asas aktivitas
2.3.3. Asas apersepsi
2.3.4. Asas peragaan
23.5. Asas ulangan
2.3.6. Asas kerolasi
2.3.7. Asas konsentrasi
2.3.8. Asas induvidu
2.3.9. Asas sosialisasi
2.3.10. Asas evaluasi

2.4. Metodologi pengajaran
2.4.1. Metode interaksi mengajar dalam kelas
2.4.2. Metode tanya jawab
2.4.3. Metode diskusi
2.4.4. Metode demonstrasi dan eksprimen
2.4.5. Metode karya wisata
2.4.6. Metode kerja kelompok
2.4.7. Metode sosiodrama, d1l.
2.5. Dasar dasar kurikulum
2.6. Perencanaan pengajara
1.6.1. Pengertian pengaJaran
1.6.2. Tujuan perumusan pengajaran
1.6.3. Penyusunan program pengajaran
3. Metode Andragogi.
3. 1. Pengertian metode Andragogi
3.2.Bentuk bentuk metode Andragogi
3.3.Perbedaan antara andragogi dan paedagogi
3.4. Metode dauruntut belajar atau teknis pengelolaan struktur
3.5. Prinsip prinsip latihan peran serta
3.6. Prinsip prinsip pasilitator
4. Praktek Perencanaan Latihan.
4.1. Perumusan dasar pemikiran latihan
4.2. Perumusan metodologi latihan
4.2.1. Tujuan dan target latihan
4.2.2. Faktor pendukung dan identifikasi peserta latihan
4.2.3. Penetapan sumber daya yang dibutuhkan
4.2.4. Perumusan teknik teknik pengelolaan latihan
4.2.5. Penetapan tim pengelola dan pembagian peran
4.3.Penyusunan schedule latihan
4.4. Penetapan alat ukur keberhasilan latihan
5. Aplikasi Pedoman Perkaderan HMI
1.1. Mukadimah Pedoman Perkaderan
1.2. Pola Umum Pedoman Perkaderan
1.2.1. Landasan perkaderan
1.2.2. Pola dasar perkaderan
1.2.2.1. Pengertian clasar
1.2.2.2. Rekrutmen kader
1.2.2.3. Pembentukan kader
1.2.2.4. Arah perkaderan
1.2.3. Wujud Profil Kader HMI di Masa Depan
1.3. Pola Dasar Training
5.3.1. Arah training
5.3.1.1. Jenis jenis training
5.3.1.2. Tujuan training menurut jenjang dan jenis
5.3.1.3. Target training perjenjang
5.3.2. Manajemen training
5.3.2.1. Metode penerapan kurikulum
5.3.2.2. Kurikulum training Latihan kader I Latihan kader 11 Latihan kader Ill
5.3.3. Metode training
5.3.4. Evaluasi training
1.4. Pedoman Follow Up
5.4.1. Bentuk follow up training
5.4.2. Kurikulum Up grading

5. Sistem Evaluasi
1.1. Pengertian evaluasi
1.2.Tujuan evaluasi
1.3. Fungsi evaluasi
1.4. Metode evaluasi
1.5. Prosedur evaluasi
1.6. Alat evaluasi
Metode :
Ceramah, diskusi, tanyajawab, tutorial
Evaluasi:
Test objektif/subjektif, tugas sinclikasi
Referensi :
1. Hasil hasil Kongres HMI
2. Nilai Dasar Perjuangan
3. Pedoman perkaderan HIVII
4. Tim Didaktif Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, PengantarDidaktif Kurikulum PBM, Rajawali, 1989.
5. Imam Bernadib, Filsafatpendidikan, IKIP Yogyakarta, 1982.
6. , Dasar dasarPendidikan, Ghalia, 1996.
7. Imam Bernadib dan Drs. Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, Rineka Cipta, 1992.
8. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, 1991.
9. Nana Sudjana, Dasar dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, 1988.
10. , Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Remaja Rosda Karya, 1995.
11. Suharsini Arikuntak, Dasar dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, 1999.
12. Paulo Friere, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, Gramedia, 1986.
13. W.S. Winkel, Psikologis Pengajaran, Grasindo, 1996.
14. Ivor K. Davies, Pengelolaan Belajar, Rajawali Pers, 1986.
15. John Mc Neil, PengantarKurikulum, Gramedia, 1989.
16. Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, PT.Toko Gunung Agung, 1996.
17. Referensi lain yang relevan.

2.3. Up Grading Manajemen Organisasi dan Kepernimpinan
Materi : Manajemen, Organisasi dan Kepernimpinan
Alokasi Waktu : 40 jam
Tujuan :Meningkatkan wawasan, pemahaman dan kemampuan serta ketrampilan teknis dalam mengelola organisasi

Pokok Bahasana/Sub Pokok Bahasan
1. Manajemen
1.1. Hakekat peran dan fungsi manajemen
Pengertian manajemen
Fungsi manajemen
Unsur-unsur manajemen
Macam macam manajemen
1.2. Sistem dan metode perencanaan
Pengertian perencanaan
Teknik dan prosedur perencanaan
1.3. Sistem dan metode pengorganisasian
1.3.1. Pengerlian pengorganisasian
1.3.2. Tujuan, fungsi dan unsur pengorganisasian
1.3.3. Teknik dan prosedur pengorganisasian
1.4. Sistem dan metode evaluasi
1.4.1. Pengertian evaluasi
1.4.2. Tujuan dan sifat evaluasi
1.4.3. Macam macam evaluasi
1.4.4. Teknik dan prosedur evaluasi
1.5. Sistem dan metode penggerakan
1.5.1. Pengertian penggerakan
1.5.2. Tujuan dan fungsi penggerakan
1.5.3. Asas asas penggerakan
1.5.4. Macam macam penggerakan
1.5.5. Teknik dan prosedur penggerakan
1.5.6. Perilaku manusia
1.5.7. Teori teod motivasi penggerakan

1.6.Analisis SWOT
1.6.1. Pengertian, fungsi dan tujuan SWOT
1.6.2. Penerapan analisis SWOT dalam organisasi
2. Organisasi
2.1.Hakekat dan fungsi organisasi
2.1.1. Pengertian dan fungsi organisasi
2.1.2. Ciri ciri organisasi
2.1.3. Prinsip prinsip organisasi
2.1.4. Asas asas organisasi
2.1.5. Model model organisasi
2.2.Sistem organisasi modern
2.2.1. Syarat syarat organisasi modern
2.2.2. Strukturorganisasi modern
2.2.3. Prosedur dan mekanisme kerja organisasi modern
2.3.Peran komunikasi dan organisasi modern
2.3.1. Arti penting komunikasi
2.3.2. Unsur unsur komunikasi
2.3.3. Proses komunikasi
2.3.4. Etika berkomunikasi
2.3.5. Komunikasi keorganisasian yang efektif dan efesien
3. Kepernimpinan
3.1.Hakekat, peran dan fungsi kepernimpinan
3.1.1. Pengertian kepernimpinan
3.1.2. Teori dan konsepsi kepernimpinan
3.1.3. Fungsi dan peran kepernimpinan
3.1.4. Syarat syarat kepemimpinan
3.1.5. Model model kepemimpinan
3.1.6. Gaya kepemimpinan
3.2.Metode dan teknik pengambilan keputusan
3.2.1. Defenisis keputusan
3.2.2. Model model keputusan
3.2.3. Prosedur pengambilan keputusan
3.2.4. Rasionalisasi dan pengambilan keputusan
3.2.5. Analisis masalah dan pengambilan keputusan
3.3.Psikologi kepemimpinan
3.3.1. pengertian psikologi kepernimpinan
3.3.2. Interaksi dan komunikasi atasan bawahan
3.3.3. Kepernimpinan sebagai komunikator yang efektif
3.3.4. Etika kepernimpinan
3.4. Peranan kepemimpinan dan konflik organisasi
3.4.1. Konflik Organisasi
3.4.1.1. Pengertian konflik
3.4.1.2. Proses terjadinya konflik
3.4.1.3. Ciri-ciri konflik
3.4.1.4. Sumber sumber konflik
3.4.1.5. Macam macam metode penyelesaian konflik
3.4.2. Peranan kepemimpinan dalam konflik
3.4.3. Strategi pemecahan konflik Dalam organisasi
4. Hakekat kepernimpinan Dalam Islam
4.1.Konsep Amanah
4.2.Konsep Fatanah
4.3.Konsep Siddiq
4.4. Konsep Tabliq
5. Hubungan antara manajemen, organisasi dan kepernimpinan Metode :
Ceramah, diskusi, dialog, simulasi, studi kasus
Evaluasi:
Tes objektif/subjektif, penugasan
Referensi :
1. Al Qur'an dan terjemahannya
2. Nilai Dasar Perjuangan

2.4. Up Grading Administrasi Kesekretariatan
Materi : Administrasi Kesekretariatan
Alokasi Waktu : 14 Jam
Tjuan : Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan
Administrasi Kesekretariatan
Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Peran dan Fungsi Administrasi dalam organisasi
1.1.Pengertian Administrasi
1.2. Fungsi Administrasi
1.3. Ruang Lingkup Administrasi
2. Organisasi Kesekretariatan HMI
3. Ketatausahaan dan Format Surat Surat Menyurat HMI
4. Administrasi dan Tata Kearsipan HMI
5. Administrasi dan Keanggotaan HMI
6. Inventarisasi, Dokumentasi dan Administrasi Kepustakaan
7. Administrasi dan Sistem Pengelolaan Keuangan HMI
8. Keprotokoleran dan Atribut Organisasi
Metode :
Ceramah, Peragaan, dialog
Evaluasi:
Test Objektif/Subjektif dan Penugasan
Referensi :
1. AD/ART HMI
2. Pedoman Administrasi Kesekretariatan HMI
3. Pedoman Administrasi Keuangan HMI
4. Pedoman Atribut Organisasi
5. Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi 11mu Administrasi dan Manajemen, PT. Toko Gunung Agung,1996
6. Goffrey Mills et. All, Manajemen Perkantoran Modem, Bina Rupa Aksara, 1991
7. Sondang P. Siagian, FilsafatAdministrasi, PT. Toko Gunung Agung, 1996
8. Referensi lain yang relevan.

2.5. Up Grading Kepengurusan.
Materi : Struktur Organisasi dan Kepernimpinan
Alokasi Waktu : 30 Jam
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pernahaman dan
Kemampuan Teknis Dalam Pengelolaan Organisasi

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1 . Pengantar Manajemen Organisasi
2. Tata Kerja dan Mekanisme Organisasi
2. 1. Struktur Kekuasaan
2.1.1. Kongres
Konferensi Cabang/Musyawarah Cabang
Rapat Anggota Komisariat
2.2. Struktur Pimpinan
2.2.1. Pengurus Besar
• Status
• Tugas dan Kewajiban
• Struktur Organisasi
• Komposisi Personalia
• Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja
• Mekanisme dan Instansi Pengambilan Keputusan
2.2.2. Pengurus Badan koordinasi
• Status
• Tugas dan Kewajiban
• Struktur Organisasi
• Komposisi Personalia
• Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja
• Mekanisme dan Instansi Pengambilan Keputusan
2.2.3. Pengurus Cabang
• Status
• Tugas dan Kewajiban
• Struktur Organisasi
• Komposisi Personalia
• Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja
• Mekanisme dan Instansi Pengambilan Keputusan
2.2.4. Pengurus Koordinator Komisariat
• Status
• Tugas dan Kewajiban
• Struktur Organisasi
• Komposisi Personalia
• Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja
• Mekanisme dan Instansi Pengambilan Keputusan
2.2.5. Pengurus Komisariat
• Status
• Tugas dan Kewajiban
• Struktur Organisasi
• Komposisi Personalia
• Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja
• Mekanisme dan Instansi Pengambilan Keputusan
3. Islam dan Etos Kerja
4. Strategi Perencanaan
4.1.Analisis SWOT
4.2. Public Relation
4.3. Net Work
5. Psikologi Organisasi
6. Teknik Pengambilan Keputusan
7. Manajemen Sumber Daya Manusia
8. Sistem Informasi Manajemen

Metode :
Ceramah, Diskusi, Dialog, Peragaan dan Studi Kasus
Evaluasi:
Test Objektif/Subjektif, Analisa Kasus
Referensi :
1. AD/ART HMI
2. Pedoman Kepengurusan HMI
3. James I. Gibson dkk, Organisasidan Manajemen, Erlangga, 1986
4. Richard M. Steers, Effektifitas Organisasi, Erlangga, 1986
5. Sondang P. Siagian, Analisis Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi, Gramedia, 1996
6. Referensi lain yang relevan.

comentar

Banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang saya dapat dari artikel yang anda buat, semoga dapat diterapkan dalam keseharian dan prilaku orang-orang yang membaca artikel anda.
Terimakasi untuk infonya semoga bermanfaat untuk orang banyak. Salam anomtunggal.
Mampir juga ke blog saya.

1. Hakikat Demokrasi

Demokrasi: Teori dan Praktek2 Hakikat Demokrasi. Tinjauan Bahasa (Etimologis)  Demos Cratos / Cratein. Tinjauan Istilah (Terminologis)  Joseph A. Schmeter, Sidney Hook, Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, Henry B. Mayo, Affan Gaffa3. Kesimpulannya adalah Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga suatu sistem hal : bermasyarakat dan bernegara serta :
1. pemerintah dari rakyat pemerintahan.
2. pemerintahan oleh kekuasaan di tangan rakyat ( government by the folk )
3. pemerintahan untuk maupun pemerintahan rakyat ( government for people ).

2. Demokrasi Norma-norma Hidup Bersama

Demokrasi: Norma-norma Hidup Bersama, Menjadi negara yang demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi. Ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis :
1. Kesadaran akan pluralisme
2. Musyawarah
3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan
4. Norma kejujuran dalam pemufakatan
5. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban
6. Trial and error (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi.

3. Sekilas Sejarah Demokrasi

Sekilas Sejarah Demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang berbentuk ungdemokrasi langsung. Berakhir pada abad pertengahan. Muncul kembali di Eropa dengn ditandai :
1. Lahirnya Magna Charta ( Piagam Besar )
2. Gerakan pencerahan ( renaissance )  dan reformasi

4. Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di IndonesiaSejarah demokrasi di Indonesia terbentuk dalam 4 periode. 1 Dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. 2 Mulai berlaku sebulan setelah kemerdekan di proklamasikan.1. Dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy ) 2.
Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah:

1. dominasi politik presiden.

1. Berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI ) dalam panggumg polotik Nasional.

Merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan masa orde barunya. Sebutan orde baru yakni yakni kritis terhadaap periode sebelumnya. 2. Terdapat 3 komponen penawaran Demokrasi Pancasila :

1. Dalam bidang politik : menegakkan kembali asas-asas hukum dan kepastiannya.

1. Dalam bidang ekonomi : mewujudkan kehidupan yang layak bagi semua warga negara.

1. Dalam bidang hukum : perlakuan dan perlindungan HAM. Periode ini sangat erat kaitannya dengangerakan reformasi rakyat yang menuntutpelaksanaan demokrasi dan HAM secarakonsekuen/

5. Unsur-unsur Tegaknya Demokrasi

Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi. Negara Hukum ( Rechtsstaat atau The Rule of Law)1. Adanya perlindungan terhadap HAM. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. Pemerintahan berdasarkan peraturan. Adanya peradilan administrasi. Masyarakat Madani ( Civil Society ). Aliansi kelompok Strategis

6. Parameter Tatanan Kehidupan Demokrasi

Masyarakat Madani ( Civil Society ) Masyarakat dengan ciri-ciri, terbuka, egalite, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Aliansi kelompok StrategisAliansi kelompok strategis terdiri dari:

1. Partai politik

1. Kelompok gerakan

1. Kelompok penekan/kelompok kepentingan.  prinsip yang harus ada ada dalam Prinsip dasar sistem Demokrasi :Demokrasi :  Kontrol atas keputusan pemerintah Persamaan . Pemilihan umum yang jujur . Hak memillih dan dipilih Kebebasan . Kebebasan menyatakan tanpa ancaman . Kebebasan mengakses informasi Pluralisme . Kebebasan berserikat.

7. Pemilu dan Partai politik Dalam Sistem Demokrasi

Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintahan Susunan kekuasaan negara. Kontrol rakyat. Menurut Inu Kencana : Adanya pembagian kekuasaan. Adanya pemilihan umum yang bebas. Adanya manajemen yang terbuka.  persetujuan parlemen. Adanya kebebasan individu.  Adanya pemerintahan yang. Adanya peradilan yang bebas. konstitusional. Adanya pengakuan hak. Adanya ketentuan tentang minoritas. pendemokrasian. Adanya pemerintahan yang Adanya pengawasan terhadap berdasarkan hukum. administrasi publik. Adanya pers yang bebas.  Adanya perlindungan hak asasi. Adanya beberapa partai politik. Adanya pemerintahan yang Adanya musyawarah. bersih. Adanya  Adanya persaingan keahlian. Adanya mekanisme politik. Adanya kebijaksanaan negara. Pemilu dan Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Pemilihan Umum ( Pemilu ) Nilai-nilai demokratis dalam Pemilu: Pemilihan secara langsungMelalui pemilu secara langsung sebenarnya rakyat sebagai pemegang kendala akan :

1. Memperbarui kontrak sosial

1. Memilih pemerintahan baru

1. Menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru.

Sisi positif pilpres secara langsung:

1. Untuk melahirkan Presiden yang benar-benar dikehendaki rakyat.

1. Untuk menghindari money politic dan politic jabatan

1. Untuk menjamin lebih stabilitas pemerintahSisi negatif pilpres secara langsung:1. Tampilnya tokoh populer tetapi tidak berkualitas. Tidak netralnya aparat dan sistem birokrasi dalam pelayanan masyarakat. Sikap disintegratif daerah bukan pemilih yang menang. Potensi lahirnya pres otoritarian dan sewenang-wenang. Pilpres langsung akan cenderung sewenang wenang. Partai politik di Indonesia Miskin ideologiHal ini disebabkan karena mereka memiliki aliran: Pragmatisme (mementingkan ekonomi dan kekuasaan) Oportunisme Fungsi Parpol yang sesunggahnya adalah:1. Alat agregasi. Pendidikan politik. Pengkaderan politik.

8. Islam dan Demokrasi

Islam dan DemokrasiAda 3 pandangan tentang Islam dan demokrasi

1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda.

1. Islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dinegara- negara barat

1. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi. Argumen kritis yang menjelaskan lambannya pertumbuhan dunia Islam adalah: pemahaman doktrinal yang menghambat praktik demokrasi Persoalan culture Keterkaitan dengan sifat alamiah demokrasi.

BAB II

KESIMPULAN

Demokrasi adalah sebuah ideologi dimana kalau kita mempositifkan hal itu, maka hal itu akan menjadi baik pula. Tetapi jika kita salah menafsirkan apa itu demokrasi, maka pertentangan akan selalu muncul. Padahal islam juga demokrasi meskipun banyak anggapan oleh sekelompok umat muslim bahwa demokrasi adalah ideologi yang diciptakan oleh hasil pemikiran manusia dan mereka tidak menerima hal itu karena ada beberapa faktor seperti bahwa yang menciptakan demokrasi itu adalah hasil dari pemikiran oleh orang-orang kafir. Bagaimanapun juga, hal yang bisa dimanfaatkan apabila itu hal yang positif, kita tidak perlu ragu untuk menggunakannya seperti halnya pisau. Dan demokrasi adalah alat untuk menjadi sebuah sistem.

Filed under Uncategorized | Leave a comment

Sep17

FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

Posted on September 17, 2013 by ridhofrankly

Standard

A. Pendahuluan

Setiap orang memiliki filsafat walaupun ia mungkin tidak sadar akan hal tersebut. Kita semua mempunyai ide-ide tentang benda-benda, tentang sejarah, arti kehidupan, mati, Tuhan, benar atau salah, keindahan atau kejelekan dan sebagainya.
1) Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Definisi tersebut menunjukkan arti sebagai informal.
2) Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan yang sikap yang sangat kita junjung tinggi. Ini adalah arti yang formal.
3)  Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan.
4)  Filsafat adalah sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep.
5) Filsafat adalah sekumpulan problema-problema yang langsumg yang mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat.
Dari beberapa definisi tadi bahwasanya semua jawaban yang ada di filsafat tadi hanyalah buah pemikiran dari ahli filsafat saja secara rasio. Banyak orang termenung pada suatu waktu. Kadang-kadang karena ada kejadian yang membingungkan dan kadang-kadang hanya karena ingin tahu, dan berfikir sungguh-sungguh tentang soal-soal yang pokok. Apakah kehidupan itu, dan mengapa aku berada disini? Mengapa ada sesuatu? Apakah kedudukan kehidupan dalam alam yang besar ini ? Apakah alam itu bersahabat atau bermusuhan ? apakah yang terjadi itu telah terjadi secara kebetulan ? atau karena mekanisme, atau karena ada rencana, ataukah ada maksud dan fikiran didalam benda .
Semua soal tadi adalah falsafi, usaha untuk mendapatkan jawaban atau pemecahan terhadapnya telah menimbulkan teori-teori dan sistem pemikiran seperti idealisme, realisme, pragmatisme.
Oleh karena itu filsafat dimulai oleh rasa heran, bertanya dan memikir tentang asumsi-asumsi kita yang fundamental (mendasar), maka kita perlukan untuk meneliti bagaimana filsafat itu menjawabnya.
B. Pengertian Filsafat pendidikan Islam
Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata Philo yang berarti cinta, dan kata Sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta cinta terhadap ilmu atau hikmah. Terhadap pengertian seperti ini al-Syaibani mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Selanjutnya ia menambahkan bahwa filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.
Selain itu terdapat pula teori lain yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari kata Arab falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, Philosophia: philos berarti cinta, suka (loving), dan sophia yang berarti pengetahuan, hikmah (wisdom). Jadi, Philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran atau lazimnya disebut Pholosopher yang dalam bahasa Arab disebut failasuf.
Sementara itu, A. Hanafi, M.A. mengatakan bahwa pengertian filsafat telah mengalami perubahan-perubahan sepanjang masanya. Pitagoras (481-411 SM), yang dikenal sebagai orang yang pertama yang menggunakan perkataan tersebut. Dari beberapa kutipan di atas dapat diketahui bahwa pengertian fisafat dar segi kebahsan atau semantik adalah cinta terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan. Dengan demikian filsafat adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebikasanaan sebagai sasaran utamanya.
Filsafat juga memilki pengertian dari segi istilah atau kesepakatan yang lazim digunakan oleh para ahli, atau pengertian dari segi praktis. Selanjutnya bagaimanakah pandangan para ahli mengenai pendidikan dalam arti yang lazim digunakan dalam praktek pendidikan.Dalam hubungan ini dijumpai berbagai rumusan yang berbeda-beda. Ahmad D. Marimba, misalnya mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si – terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Berdasarkan rumusannya ini, Marimba menyebutkan ada lima unsur utama dalam pendidikan, yaitu 1) Usaha (kegiatan) yang bersifat bimbingan, pimpinan atau pertolongan yang dilakukan secara sadar. 2) Ada pendidik, pembimbing atau penolong. 3) Ada yang di didik atau si terdidik. 4) Adanya dasar dan tujuan dalam bimbingan tersebut, dan. 5) Dalam usaha tentu ada alat-alat yang dipergunakan.
Sebagai suatu agama, Islam memiliki ajaran yang diakui lebih sempurna dan kompherhensif dibandingkan dengan agama-agama lainnya yang pernah diturunkan Tuhan sebelumnya. Sebagai agama yang paling sempurna ia dipersiapkan untuk menjadi pedoman hidup sepanjang zaman atau hingga hari akhir. Islam tidak hanya mengatur cara mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, ibadah dan penyerahan diri kepada Allah saja, melainkan juga mengatur cara mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia termasuk di dalamnya mengatur masalah pendidikan. Sumber untuk mengatur masalah pendidikan. Sumber untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat tersebut adalah al Qur’an dan al Sunnah. Sebagai sumber ajaran, al Qur’an sebagaimana telah dibuktikan oleh para peneliti ternyata menaruh perhatian yang besar terhadap masalah pendidikan dan pengajaran.
Demikian pula dengan al Hadist, sebagai sumber ajaran Islam, di akui memberikan perhatian yang amat besar terhadap masalah pendidikan. Nabi Muhammad SAW, telah mencanangkan program pendidikan seumur hidup ( long life education ). Dari uraian diatas, terlihat bahwa Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya bersumber pada al- Qur’an dan al Hadist sejak awal telah menancapkan revolusi di bidang pendidikan dan pengajaran. Langkah yang ditempuh al Qur’an ini ternyata amat strategis dalam upaya mengangkat martabat kehidupan manusia. Kini di akui dengan jelas bahwa pendidikan merupakan jembatan yang menyeberangkan orang dari keterbelakangan menuju kemajuan, dan dari kehinaan menuju kemuliaan, serta dari ketertindasan menjadi merdeka, dan seterusnya.
Dasar Pelaksanaan Pendidikan Islam
Dasar Pelaksanaan Pendidikan Islam terutama adalah Al Qur’an dan al Hadist Firman Allah :
“ Dan demikian kami wahyukan kepadamu wahyu (al Qur’an) dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan al Qur’an itu cahaya yang kami kehendaki diantara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benarbenar memberi petunjuk kepada jalan yang benar (QS.Asy-Syura: 52)”
Dan Hadis dari Nabi SAW :
“ Sesungguhnya orang mu’min yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang senantiasa tegak taat kepada-Nya dan memberikan nasihat kepada hamba-Nya, sempurna akal pikirannya, serta mengamalkan ajaran-Nya selama hayatnya, maka beruntung dan memperoleh kemenangan ia” (al Ghazali, Ihya Ulumuddin hal. 90)”
Dari ayat dan hadis di atas tadi dapat diambil kesimpulan :
1.   Bahwa al Qur’an diturunkan kepada umat manusia untuk memberi petunjuk kearah jalan hidup yang lurus dalam arti memberi bimbingan dan petunjuk kearah jalan yang diridloi Allah SWT.
2.   Menurut Hadist Nabi, bahwa diantara sifat orang mukmin ialah saling menasihati untuk mengamalkan ajaran Allah, yang dapat diformulasikan sebagai usaha atau dalam bentuk pendidikan Islam.
3.   Al Qur’an dan Hadist tersebut menerangkan bahwa nabi adalah benar-benar pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus, sehingga beliau memerintahkan kepada umatnya agar saling memberi petunjuk, memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pendidikan Islam.
Bagi umat Islam maka dasar agama Islam merupakan fondasi utama keharusan berlangsungnya pendidikan. Karena ajaran Islam bersifat universal yang kandungannya sudah tercakup seluruh aspek kehidupan ini. Pendidikan dalam arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda untuk memungkinkannya melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama, dengan sebaik-baiknya.
Corak pendidikan itu erat hubungannya dengan corak penghidupan, karenanya jika corak penghidupan itu berubah, berubah pulalah corak pendidikannya, agar si anak siap untuk memasuki lapangan penghidupan itu. Pendidikan itu memang suatu usaha yang sangat sulit dan rumit, dan memakan waktu yang cukup banyak dan lama, terutama sekali dimasa modern dewasa ini. Pendidikan menghendaki berbagai macam teori dan pemikiran dari para ahli pendidik dan juga ahli dari filsafat, guna melancarkan jalan dan memudahkan cara-cara bagi para guru dan pendidik dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan pengajaran kepada para peserta didik.
Kalau teori pendidikan hanyalah semata-mata teknologi, dia harus meneliti asumsi-asumsi utama tentang sifat manusia dan masyarakat yang menjadi landasan praktek pendidikan yang melaksanakan studi seperti itu sampai batas tersebut bersifat dan mengandung unsur filsafat. Memang ada resiko yang mungkin timbul dari setiap dua tendensi itu, teknologi mungkin terjerumus, tanpa dipikirkan buat memperoleh beberapa hasil konkrit yang telah dipertimbangkan sebelumnya didalam sistem pendidikan, hanya untuk membuktikan bahwa mereka dapat menyempurnakan suatu hasil dengan sukses, yang ada pada hakikatnya belum dipertimbangkan dengan hati-hati sebelumnya. Sedangkan para ahli filsafat pendidikan, sebaiknya mungkin tersesat dalam abstraksi yang tinggi yang penuh dengan debat tiada berkeputusan,akan tetapi tanpa adanya gagasan jelas buat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ideal.
Tidak ada satupun dari permasalahan kita mendesak dapat dipecahkan dengan cepat atau dengan mengulang-ulang dengan gigih kata-kata yang hampa. Tidak dapat dihindari, bahwa orang-orang yang memperdapatkan masalah ini, apabila mereka terus berpikir,yang lebih baik daripada mengadakan reaksi, mereka tentu akan menyadari bahwa mereka itu telah membicarakan masalah yang sangat mendasar. Sebagai ajaran (doktrin) Islam mengandung sistem nilai diatas mana proses pendidikan Islam berlangsung dan dikembangkan secara konsisten menuju tujuannya. Sejalan dengan pemikiran ilmiah dan filosofis dari pemikir-pemikir sesepuh muslim, maka sistem nilai-nilai itu kemudian dijadikan dasar bangunan (struktur) pendidikan islam yang memiliki daya lentur normatif menurut kebutuhan dan kemajuan.
Pendidikan Islam mengidentifikasi sasarannya yang digali dari sumber ajarannya yaitu Al Quran dan Hadist, meliputi empat pengembangan fungsi manusia :
1.   Menyadarkan secara individual pada posisi dan fungsinya ditengah-tengah makhluk lain serta tanggung jawab dalam kehidupannya.
2.   Menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, serta tanggung jawabnya terhadap ketertiban masyarakatnya.
3.   Menyadarkan manusia terhadap pencipta alam dan mendorongnya untuk beribadah kepada Nya
Menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluk lain dan membawanya agar memahami hikmah tuhan menciptakan makhluk lain, serta memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya
Setelah mengikuti uraian diatas kiranya dapat diketahui bahwa Filsafat Pendidikan Islam itu merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada al Qur’an dan al Hadist sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya para filosof Muslim, sebagai sumber sekunder. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam secara singkat dapat dikatakan adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam, jadi ia bukan filsafat yang bercorak liberal, bebas, tanpa batas etika sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya.
C. Ruang Lingkup Filsafat Pendidikan Islam
Penjelasan mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan, khususnya buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, mau tidak mau filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajiannya atau cakupan pembahasannya. Muzayyin Arifin menyatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik. Logis, dan menyeluruh (universal) tentang pendidikan, ysng tidak hanya dilatarbelakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat Pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan.
D. Kegunaan Filsafat Pendidikan Islam
Prof. Mohammad Athiyah abrosyi dalam kajiannya tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan 5 tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam yang diuraikan dalam “ At Tarbiyah Al Islamiyah Wa Falsafatuha “ yaitu :
1.   Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Islam menetapkan bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam.
2.    Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya menaruh perhatian pada segi keagamaan saja dan tidak hanya dari segi keduniaan saja, tetapi dia menaruh perhatian kepada keduanya sekaligus.
3.    Menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran dan memuaskan untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu bukan sekedar sebagai ilmu. Dan juga agar menumbuhkan minat pada sains, sastra, kesenian, dalam berbagai jenisnya.
4.    Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, dan perusahaan supaya ia dapat mengusai profesi tertentu, teknis tertentu dan perusahaan tertentu, supaya dapat ia mencari rezeki dalam hidup dengan mulia di samping memelihara dari segi kerohanian dan keagamaan.
5.    Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Pendidikan Islam tidaklah semuanya bersifat agama atau akhlak, atau sprituil semata-mata, tetapi menaruh perhatian pada segi-segi kemanfaatan pada tujuan-tujuan, kurikulum, dan aktivitasnya. Tidak lah tercapai kesempurnaan manusia tanpa memadukan antara agama dan ilmu pengetahuan.
E. Metode Pengembangan Filsafat Pendidikan Islam
Sebagai suatu metode, pengembangan filsafat pendidikan Islam biasanya memerlukan empat hal sebagai berikut :
Pertama, bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengembangan filsafat pendidikan. Dalam hal ini dapat berupa bahan tertulis, yaitu al Qur’an dan al Hadist yang disertai pendapat para ulama serta para filosof dan lainnya ; dan bahan yang akan di ambil dari pengalaman empirik dalam praktek kependidikan.
Kedua, metode pencarian bahan. Untuk mencari bahan-bahan yang bersifat tertulis dapat dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang masing-masing prosedurnya telah diatur sedemikian rupa. Namun demikian, khusus dalam menggunakan al Qur’an dan al Hadist dapat digunakan jasa Ensiklopedi al Qur’an semacam Mu’jam al Mufahras li Alfazh al Qur’an al Karim karangan Muhammad Fuad Abd Baqi dan Mu’jam al muhfars li Alfazh al Hadist karangan Weinsink.
Ketiga, metode pembahasan. Untuk ini Muzayyin Arifin mengajukan alternatif metode analsis-sintesis, yaitu metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif, dedukatif, dan analisa ilmiah.
Keempat, pendekatan. Dalam hubungannya dengan pembahasan tersebut di atas harus pula dijelaskan pendekatan yang akan digunakan untuk membahas tersebut. Pendekatan ini biasanya diperlukan dalam analisa, dan berhubungan dengan teori-teori keilmuan tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena tertentu pula. Dalam hubungan ini pendekatan lebih merupakan pisau yang akan digunakan dalam analisa. Ia semacam paradigma (cara pandang) yang akan digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena.
F. Penutup.
Islam dengan sumber ajarannya al Qur’an dan al Hadist yang diperkaya oleh penafsiran para ulama ternyata telah menunjukkan dengan jelas dan tinggi terhadap berbagai masalah yang terdapat dalam bidang pendidikan. Karenanya tidak heran ntuk kita katakan bahwa secara epistimologis Islam memilki konsep yang khas tentang pendidikan, yakni pendidikan Islam.
Demikian pula pemikiran filsafat Islam yang diwariskan para filosof Muslim sangat kaya dengan bahan-bahan yang dijadikan rujukan guna membangun filsafat pendidikan Islam. Konsep ini segera akan memberikan warna tersendiri terhadap dunia pendidikan jika diterapkan secara konsisten.
Namun demikian adanya pandangan tersebut bukan berarti Islam bersikap ekslusif. Rumusan, ide dan gagasan mengenai kependidikan yang dari luar dapat saja diterima oleh Islam apabila mengandung persamaan dalam hal prinsip, atau paling kurang tidak bertentangan.
Tugas kita selanjutnya adalah melanjutkan penggalian secara intensif terhadap apa yang telah dilakukan oleh para ahli, karena apa yang dirumuskan para ahli tidak lebih sebagai bahan perbangdingan, zaman sekarang berbeda dengan zaman mereka dahulu. Karena itu upaya penggalian masalah kependidikan ini tidak boleh terhenti, jika kita sepakat bahwa pendidikan Islam ingin eksis ditengah-tengah percaturan global.